JAKARTA— Ada 183 wilayah di seluruh Indonesia yang ingin memekarkan diri menjadi daerah otonomi baru (DOB), meski keran pemekaran masih dalam moratorium.
Namun bagi Presiden Jokowi memberikan pengecualian terhadap wilayah di wamena provinsi papua untuk dimekarkan jika ada pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok mengatakan pelaksanaan pemekaran papua apakah akan menjadi solusi terbaik untuk mencapai kesejahteraan atau tidak.
Karena, menurut Hilapok, begitu pemekaran itu dilakukan di tengah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, maka akan timbul permasalahan lain.
“Kalau kita melihat mungkin di daerah lain juga terjadi tuntutan yang sama untuk memekarkan diri,” kata Hilapok dalam diskusi dialektika demokrasi, ‘Pemekaran Papua Sebuah Keniscayaan atau Petaka’ yang digelar di Media Center Parlemen Senayan, Kamis, (5/3/2020).
Hilapok menduga bahwa wacana pembentukan dua calon provinsi baru di Papua yaitu Papua Tengah dan Pegunungan Tengah tersebut datang dari kepentingan elite.
Menurut dia, elite yang memperjuangkan tanpa melihat apakah hal tersebut akan menjadi kebutuhan masyarakat Papua atau tidak.
“Kadang kepentingan bisnis biasanya, yang terkandung dalam perjuangan pemekaran itu sendiri,” tandas Hilapok.
Dirinya mengaku ada pro dan kontra di masyarakat Papua terkait pemekaran daerah otonomi baru tersebut, dimana ada yang menyampaikan bahwa pemekaran itu penting untuk menuju jalan kesejahteraan.
“Tapi juga ada kalangan yang sampaikan bahwa pemekaran itu hanya untuk memecah-belah orang Papua,” ungkapnya.
Kendati demikian, Hironimus menanggapi positif jika pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di bumi cendrawasih bisa membuat orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri.
“Orang asli papua menjadi tuan di negerinya, kemudian orang asli Papua menjadi subjek dalam pembangunan di sana, saya berpikir pemekaran itu penting jika hasilnya seperti itu,” pungkas Hironimus Hilapok.
(dis/beritasampit.co.id)
