JAKARTA— Pakar Komunikasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad mengatakan kepanikan masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona (covid-19) di Indonesia tersebut, karena ketidaksinkronnya informasi resmi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu (1/3), mengungkapkan ada pengawasan terhadap ratusan orang terkait covid-19.
Sehari setelahnya, pada Senin (2/3) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan ada dua warga Depok yang jadi pasien positif virus corona.
Pengumuman yang disampaikan Jokowi pada Senin pagi itu pun sontak berbuah kepanikan rakyat di seluruh Indonesia.
Menurut Nyarwi sesuatu hal yang sering dilupakan oleh elite politik secara umum, pemerintah secara spesifik yakni komunikasi politik dan komunikasi publik.
Padahal, kata Nyarwi, di banyak negara yang terpenting adalah komunikasi publik, bukan komunikasi politik.
“Sebagai elite punya tanggung moral untuk melindungi warga negara,” kata Nyarwi dalam diskusi empat pilar MPR RI,’ yang digelar di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (6/3/2020).
Dialog dengan tema ‘Penerapan Pilar Kebangsaan dalam Situasi Krisis’ itu dihadiri Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Saifullah Tamliha.
Nyarwi mengamati penyampaian informasi dari pejabat kepada publik terkait virus mematikan yang berasal dari Wuhan China itu kurang maksimal.
Untuk itu, dirinya berharap sebagai elite politik mestinya kemampuan komunikasi publik harus diutamakan, baik pada aspek personal maupun institusi terkait.
“Mari kita bersama-sama mengantisipasi itu semua, komunikasi publik dibutuhkan untuk meminimalisir kepanikan rakyat,” pungkas Nyarwi Ahmad.
(dis/beritasampit.co.id)
