Hendra Sia : Pemerintah Perlu Adakan Operasi Pasar

Hendra Sia, Sekertaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur

SAMPIT – Penyebaran virus Corona (Covid 19) kini terasa dampaknya secara ekonomi di masyrakat. Karena itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, Hendra Sia mendesak pemerintah melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar operasi pasar.

Hendra Sia menilai selain berdampak pada meningkatnya kebutuhan, Covid 19 juga mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap bahan pokok di masyarakat.

Dalam kondisi saat ini, legislator asal Perindo ini meminta pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiran, warga mulai mengeluhkan ekonomi secara total. Saat ini kondisi tidak seimbang antara pendapatan dengan harga bahan pokok dan bahkan mulai terjadinya kelangkaan di pasaran.

BACA JUGA:   Dewan Minta Pemkab Kotim Turun Langsung Melihat Kondisi Jalan Mentaya Hulu

“Yang pasti pemerintah harus bergerak memikirkan masyarakat kecil di daerah-daerah, Bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan terdekat, dan mulai menyalurkan bantuan melalui dana CSR, ini bencana yang belum kita tahu kapan berakhirnya, langka antisipasi perlu di galakkan,bukan hanya pencegahan Covid19 saja melainkan status ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan,” ungkapnya Sabtu (28/3/2020).

Pria berkacamata ini juga menyampaikan agar tidak terjadinya polemik dimasyarakat, solusi cepat, tanpa merugikan salah satu pihak bisa dilakukan, dengan berbagai cara diantaranya membuka operasi pasar.

“Intinya bagaimana kebutuhan bahan pokok yang meningkat di daerah pelosok ini bisa terpenuhi, dan kelangkaan bahan pokok seperti gula dan lainnya bisa teratadi,pemerintah daerah harus mulai memikirkan untuk operasi pasar di daerah-daerah pelosok,lakukan jemput bola untuk meringankan beban masyarakat, posisi ini tidak ada yang dirugikan saya rasa,” bebernya.

BACA JUGA:   Pemkab Kotim Diminta Permudah Izin Pembangunan Mall dan Tidak Melakukan Penyetopan

Dia berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Bulog mulai melakukan jemput bola tanpa harus menunggu polemik ini terus meningkat dan menimbulkan kegaduhan.

“Dinas terkait bisa bekerjasama dengan pihak investor untuk melaksanakan program ini, karena ini sifatnya mendesak jadi menurut kami tidak ada yang harus menyudutkan pihak-pihak kita semua bertanggungjawab kepada masyarakat,” tukasnya.

(Drm/beritasampit.co.id)