Mantan Ketua Dewan Desak DPRD Dan Pemkab Kotim Lakukan Penyesuaian APBD

DRM/BERITA SAMPIT - Mantan Ketua DPRD Kotawaringin Timur HM Jhon Krislie SE M,Si saat menerima dokumen dari Bupati Kotim H Supian Hadi S,Ikom waktu lalu.

SAMPIT – Menanggapi dampak sosial, ekonomi yang kini bergejolak ditengah masyarakat akibat serangan wabah virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya Kotawaringin Timur (Kotim), mantan Ketua DPRD Kotim H.M Jhon Krislie SE M,Si mendesak agar DPRD maupun Pemerintah Kabupaten mulai melakukan penyesuaian APBD atau Fiskal, baik pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka menyikapi wabah corona saat ini.

“Melihat gejolak ditengah masyarakat kita saat ini di Kotim ini, tentunya kepala daerah dalam hal ini Bupati dapat mengajukan permohonan revisi APBD, mendahului APBD perubahan kepada DPRD, karena kita lihat dampaknya riskan sekali terhadap ekonomi, sosial, termasuk kelengkapan medis ini yang harusnya menjadi acuan Pemerintah dan DPRD kota saat ini,” tutur Jhon Krislie, Senin 30 Maret 2020.

BACA JUGA:   Rumah dan Berkas Penting Ludes Dilalap Jago Merah

Dengan langkah tersebut menurutnya, kegelisahan masyarakat, petugas-petugas medis di daerah, baik berkaitan dengan bahan pokok, alat keselamatan secara keseluruhan bisa terkaver dan tentunya meringankan beban pemerintah pusat dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 , termasuk mengendalikan melemahnya ekonomi masyarakat saat ini.

“Keperluan yang kita lihat mendesak yang mana harus dipikirkan oleh pusat padahal bisa di kendalikan oleh pemerintah daerah diantaranya seperti pengadaan masker, pengadaan APD, pengadaan sembako bagi masyarakat dampak covid 19, dan lainnya. Sekarang dibutuhkan kepekaan Pemda dan DPRD sebagai penyelengara pemerintahan di daerah dalam rangka penanganan wabah corona ini sendiri di daerah masing-masing terutama Kotim,” tegasnya.

BACA JUGA:   Desa Rawa Sari Buktikan Keberhasilannya, Kadis PMD Kotim Berikan Apresiasi

Bakal Calon Bupati Kotim dan Bakal Calon Wakil Gubernur Kalteng ini juga menjelaskan dari hasil penyesuaian APBD, nantinya pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah menyalurkan subsidi ke masyarakat berpenghasilan rendah. Salah salah satu contohnya operasi pasar, untuk menekan lonjakan harga bahan pokok, serta melakukan penghentian pengadaan barang dan jasa, pengalihan anggaran perjalanan dinas, dan lainnya.

“Bupati sebagai kepala daerah bisa berkoordinasi dengan pihak perusahaan besar swasta agar memberikan CSRnya untuk masyarakat disekitar usahanya. Apalagi kita menghadapi bulan ramadhan dan hari raya nantinya,” tutupnya. (Drm/beritasampit.co.id).