Ketua DPRD Kotim : Kami Akan Sesuaikan APBD 2020 Untuk Hadapi Covid-19

Drm/BERITA SAMPIT - Ketua DPRD Kotawaringin Timur Dra Rinie saat diwawancarai sejumlah wartawan usai rapat Internal tadi sore.

SAMPIT – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur berniat mempermudah pemerintah untuk merelokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menangani penyebaran virus corona menyesuaikan arahan Presiden Republik Indonesia belum lama ini.

Dra Rinie selaku Ketua DPRD Kotim menegaskan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus covid-19 itu sendiri. Bahkan dia menilai persoalan krusial saat ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi antar golongan dan sebagainya sehingga perlu kerjasama semua pihak,terutama menyangkut soal anggaran.

800

“Kita lihat fakta di lapangan lonjakan kasus corona saat ini cukup masif, tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera dipersiapkan, bahkan pengambilan langkah kebijakan yang cepat dari kepala daerah termasuk DPRD harus bisa sejalan,” bebernya 31 Maret 2020.

BACA JUGA:   394 Mahasiswa Dapat Bantuan Gubernur Kalteng

Dia mengungkapkan langkah penyesuaian APBD Kotim Ta 2020, adalah salah satu langkah strategis saat ini untuk menangani covid-19, yang nantinya sejumlah pos anggaran perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa atau kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan tahun ini akan dialihkan untuk penanganan corona di Kotim tersebut sesuai kajian bersama pihak eksekutif.

BACA JUGA:   Bikin Resah, Warga Jalan Tingang Laporkan Orang Mabuk Tidur Ditengah Jalan

“Beberapa hal yang mendesak menurut kami yaitu ekonomi dan fasilitas medis, termasuk dampak sosial di masyarakat,  mulai dari alat pelindung diri (APD) untuk dokter, paramedis dan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehatan seperti tempat isolasi termasuk kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya

Dia menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil eksekutif untuk duduk bersama dalam membahas persoalan saat ini di tengah masyarakat.

“Kami akan mengundang eksekutif terutama instansi terkait melalui komisi yang membidangi guna membahas lebih dalam hal ini,” tutupnya.

(Drm/beritasampit.co.id)