PALANGKA RAYA – Menanggapi pandemi virus covid-19 yang semakin meluas, Dr H Khairil Anwar selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menggelar rapat terbatas bersama perwakilan mahasiswa pada Rabu, 1 April 2020 pagi.
Rapat yang digelar di ruang rektorat itu bertujuan menyerap aspirasi mahasiswa terkait dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus covid-19, terutama sektor pendidikan diperguruan tinggi yang ikut terganggu.
“Saya berterimakasih kepada DEMA IAIN Palangka Raya yang sudah menginisiasi pertemuan ini dan juga turut menghadirkan seluruh DEMA Fakultas yang ada untuk menyampaikan aspirasi dan mencari sebuah solusi,” ujar Khairil.
Dia menambahkan jika keluhan mahasiswa selama sistem perkuliahan yang dialihkan menjadi daring atau e-learning (online) menjadi fokus utama untuk diselesaikan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak memberatkan mahasiswa.
“Nanti Ibu Prof Hamdanah selaku Wakil Rektor I akan memberikan penegasan kepada semua dosen yang ada, agar turut berempati kepada mahasiswa yang memang tidak semuanya mampu,” tambahnya.
Hal itu juga sebagai solusi konkret dari pihak kampus bagi mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu atau memiliki akses internet terbatas di kampung halamannya.
“Kita tidak memiliki anggaran untuk memberikan subsidi kuota kepada mahasiswa, bahkan kita telah mengembalikan uang sebesar 602 Juta ke negara untuk covid-19 ini, jadi solusi yang bisa kami berikan adalah mempermudah perkuliahan yang ada,” jelasnya.
Pihaknya juga optimis jika pemerintah yang ada mampu menyelesaikan masa kritis ini. “Pemerintah sedang berjuang, kita di IAIN Palangka Raya juga berjuang. Baik dengan do’a atau dengan kebijakan yang pro mahasiswa,” ungkap Khairil.
Di sisi lain, Aris Kurnia Hikmawan selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan oleh kampus dalam menghadapi permasalahan ini.
“Hasil pertemuan ini akan kita sampaikan ke yang lain, dan kami berterimakasih kepada Bapak Rektor atas solusinya, yang pasti kami mahasiswa akan mengawal proses eksekusi kebijakannya,” ujar Aris.
Aris juga menegaskan pentingnya kordinasi serta sinergitas antar unsur pimpinan kampus dan mahasiswa dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan yang ada.
“Aspek filosofis, yuridis dan keberadaan sosiologis itu dasar suatu public policy atau kebijakan publik. Apalagi kaum muda itu visioner, tentu gagasannya sangat diperlukan,” tegasnya.
(Rst/beritasampit.co.id)
