DPRD Lalai Kinerja Pemda Terganggu , Ini Pesan Mantan Wakil Ketua Dewan

IST/BERITA SAMPIT - H Supriadi MT, Mantan Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Memasuki Minggu ke Empat sampai hari ini Selasa 7 April 2020, rencana pemerintah daerah untuk menganggarkan penanganan Covid-19 di Kotawaringin Timur (Kotim) masih hanya sebatas wacana yang dinilai belum ada hasil oleh mantan Wakil Ketua DPRD yakni H Supriadi MT.

Pria yang masih menjabat aktif menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kotim ini menilai DPRD lamban dan terkesan lalai dalam hal menyetujui penggeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut, sehingga menimbulkan dampak keresahan di masyarakat.

“Kinerja Pemda dalam penanganan Covid terganggu karena lambannya persetujuan penggeseran anggaran, sejauh ini kami lihat masih hanya sebatas wacana, rapat dan rapat yang tidak tahu arahnya kemana, sementara masyarakat sudah menunggu kebijakan kongkrit dari pemerintah daerah yang semestinya sudah disetujui oleh DPRD dalam keadaan darurat seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Melalui rilisnya, pria yang saat ini juga mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kotim putaran Pilkada 2021 yang resmi ditunda saat ini menyebutkan, akibat dari belum adanya lahir kebijakan kongkrit ataupun realisasi anggaran saat ini, justru berdampak besar bagi kelengkapan medis, alat kesehatan termasuk ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin sulit.

“Sehingga terlambat Kelengkapan APD dan Alkes sesuai Standart WHO, hal ini akibat kurang pahamnya mekanisme penggeseran anggaran terkait Force Majuare, dan kami nilai ini terjadi juga karena lambatnya Pimpinan memanggil Eksekutif dan Yudikatif dalam persetujuan penggeseran dan penggunaan anggaran. Terkesan persoalan Covid-19 ini dianggap hal sepele padahal kalau kita lihat justru berdampak kepada semua sektor,” urainya.

Dia juga menyayangkan disaat kecemasan dan keresahan menyelimuti masyarakat di Kotim ini, justru DPRD selaku wakil rakyat yang harusnya menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakatnya malah diam dan bisu seribu bahasa.

“Tidak lagi peduli dengan kesulitan rakyat, bayangkan saja sudah memasuki Minggu ke 4 Covid-19 di Kotim, tidak ada Action dari DPRD untuk cepat merespon persoalan ini, ini fenomena tontonan yang membahayakan Daerah kalau sikap DPRD dan Pemdanya dalam mengambil kebijakan sangat lamban dan terkesan abai bahkan tidak peka akan persoalan rakyat,” tutupnya. (Drm/beritasampit.co.id).