Lahan Warga Sudah Siap Untuk Jamin Ketahanan Pangan, Tinggal Keseriusan Pemerintah dan Keterlibatan PBS

DRM/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur M Arsyad.

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M. Arsyad belum lama ini telah melakukan pengecekan di lapangan bersama pihak masyarakat terkait wacana pemerintah yang menginginkan masyarakat Kotim bercocok tanam Singkong, dan lainnya. Bahkan menurut Arsyad pihak PBS harus dilibatkan dalam hal kesiapan lahan.

“Salah satu contohnya di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, saya sudah melakukan pengecekan bersama beberapa warga disana, lahan dalam kondisi siap, hanya saja perlu di bersihkan atau di sapu menggunakan alat berat, dalam hal ini kami minta perlu melibatkan pihak perusahaan baik dalam menyiapkan lahan maupun membantu masyarakat melakukan penggarapan,” tuturnya, Senin 20 April 2020.

BACA JUGA:   BKAD dan BUDPAR Bawa Maskot Berbentuk Burung Tingang, Raih Kemenangan Lewat Adu Penalti

Legislator Partai Golkar ini juga menjelaskan, di Desa Patai itu sendiri ruang lingkup wilayahnya sudah hampir dikelilingi oleh PBS, khususnya bidang industri perkebunan kelapa sawit diantaranya ada PT Task, PT Makin, dan PT SCC. Sesuai dengan arahan Bupati Kotim belum lama ini menurutnya, perlu adanya partisipasi pihak PBS dalam merealisasikan rencana untuk ketahanan pangan daerah tersebut.

“Kita berbicara skala besar, karena tingkat kebutuhan akan bahan pangan atau bahan pokok di Kotim saat ini sangat-sangat serius, sebagai komisi yang membidangi kami di komisi II sudah menyiapkan langkah-langkah untuk membahas persoalan tersebut,” urainya.

BACA JUGA:   Bupati Cup I: Serangan Tim DPMPTSP dan BKSDM Tak Mampu Dibendung Tim Dinas Kesehatan

Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Kotim beberapa waktu lalu ini juga menegaskan, dalam halnya tangggung jawab sosial PBS juga harus memberikan kontribusi nyata dalam jangka panjang, seperti contohnya menurunkan alat berat mereka guna menggarap lahan yang sudah disiapkan oleh masyarakat di tingkat desa.

“Kalau hanya memberikan bantuan sembako itu jangka pendek namanya, dalam hal ini ada tanggung jawab sosial jangka panjang yang perlu direalisasikan oleh PBS, salah satunya membantu masyarakat membuka lahan pertanian yang sudah dalam kondisi siap tersebut, dan pemerintah daerah juga harus turun tangan mengatasi hal ini,” tutupnya. (Drm/beritasampit.co.id).