SAMPIT – Legislator Dapil II Kecamatan Baamang dan Seranau, Syahbana SP mendorong agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdikcapil) Kotawaringin Timur (Kotim) berperan aktif dan jemput bola dalam membantu peran pemerintah daerah agar masalah Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih menjadi kendala data penerima PKH bisa maksimal terselesaikan.
“Masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar karena terkendala KTP atau NIK dan KK yang tidak ada sehingga pihak pemerintah desa kesulitan memasukan sebagian masyarakat yang tidak mampu kedalam Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, kami mendorong instasi terkait turut serta terlibat langsung apalagi saat ini masa pandemi Covid-19 ini sudah menyerang hampir semua daerah di Kalteng terutama Kotim, masyarakat sangat butuh bantuan tersebut,” pungkasnya.
Disisi lain Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotawaringin Timur ini juga berharap agar pihak Desa maupun Kelurahan terus aktif melakukan koordinasi kepada Kecamatan maupun Dinas DPMDes agar persoalan yang dihadapi ditengah masyarakat tidak menjadi polemik yang membuat dampak kecemburuan sosial.
“Lakukan langkah-langkah dan kebijakan yang akurat dan rapi agar terkesan tidak ada solusi terkait hal ini, kalau memang ada warga atau masyarakat yang tidak mampu namun belum terdaftar sebagai penerima PKH lantaran terbentur soal NIK atau KK maka harus ada solusi efektif supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tukasnya.
Legislator dua periode ini juga berharap warga masyarakat dalam mengahadapi krisis ekonomi akibat Covid-19 saat ini tidak putus asa dan lebih giat dalam menjaga kesehatan termasuk kondusifitas di daerahnya masing-masing.
“Harapan kita masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat, jangan putus asa dan tetap bersabar, saat ini pemerintah daerah maupun DPRD tengah mencari solusi-solusi untuk meringankan beban masyarakat,” tutupnya. (Drm/beritasampit.co.id).
