SAMPIT – Kebijakan pemerintah dengan melakukan pemangkasan anggaran sebagai upaya mengantisipasi Pandemi Covid-19, merupakan keputusan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin terpuruk dengan adanya wabah mematikan tersebut.
Sehubungan dengan anggaran DPRD Kotim, sebesar Rp 11 M yang turut dipangkas Pemerintah Daerah Kotim, dan kemudian menuai protes sejumlah Fraksi bahkan mengancam melakukan penggembokan pada Gedung Legislator itu.
Menjadi sorotan masyarakat, salah satunya yang sangat menyayangkan tindakan para wakil rakyat itu, adalah tokoh masyarakat Kotim, HM Thamrin Noor.
Menurutnya, jika kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan demi masalah kemanusiaan ditengah Pandemi Corona ini, harusnya mereka yang duduk di kursi DPRD mendukungnya, bukan mempermasalahkan atau tidak merelakan anggaran mereka di pangkas.
“APBN saja dipangkas sekian triliun untuk penanggulangan wabah ini, saya setuju kebijakan pemerintah jika pemangkasan ini untuk kemanusiaan. Seharusnya sebagai wakil rakyat memberikan contoh yang baik dan juga mendukung keputusan pemerintah itu,” kata Thamrin, Kamis 23 April 2020.
Namun jika pemangkasan rasionalisasi yang dilakukan Pemerintah tidak didasari bersama pihak legislatif, harusnya menurut Thamrin, diselesaikan secara bersama dan tidak perlu ada upaya penggembokan atau hal lainnya.
“Tidak sembarangan melakukan penggembokan gedung DPRD, semua ada aturannya. Saya kira ini masalah miskomunikasi saja, selesaikanlah secara baik-baik antara eksekutif dan legislatif, buang semua unsur politik, sekarang kita berjuang bersama memerangi Covid-19,” pungkas mantan Wakil Bupati Kotim itu.
(Cha/beritasampit.co.id)
