PALANGKA RAYA – Penyebaran pandami covid 19 sudah menjadi masalah seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga banyak langkah yang harus yang dilakukan untuk memutus mata rantai dari pandami global covid 19 ini.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka penanganan covid 19 dan pemerkes nomor 09 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan social berskala besar.
Sayangnya, permintaan yang diutarakan pemerintah kota Palangka Raya untuk menerapkan PSBB belum diterima pemerintah pusat.
Padahal keinginan PSBB ini diharapkan mampu menekankan penyebaran virus Pandemi corona di Palangka Raya.
Menyikapi hal tersebut, cipayung plus kota Palangka Raya (HMI, KMHDI, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, PMII) bersama dengan wakil ketua I DPRD kota Palangka Raya untuk melakukan diskusi sesuai dengan tema yang diusung “Siapkah PSBB diterapkan dibkota Palangka Raya?”, Jumat 25 April 2020.
Diskusi ni merupakan diskusi lanjutan cipayung plus kota Palangka Raya sebelumnya. Sehingga KMHDI berinisiasi agar diskusi ini akan kita lakukan bersama dengan Pemerintah kota dalam hal ini Wakil I DPRD Kota Palangka Raya melalui media aplikasi zoom Jumat malam.
Diskusi dibuka oleh moderator Betto selaku sekertaris PC KMHDI Kota Palangka Raya dan juga di lawali pengantar dari Wahid Yusuf selaku wakil ketua I DPRD kota Palangka Raya terkait dengan langkah pemerintah dalam hal ini pencegahan penyebaran covid 19 ini.
“Kita sudah mengajukan usulan untuk pemerintah pusat agar kota palangka raya menerapkan PSBB, namun usulan tersebut ditolak alasanya karena kota Palangka Raya belum siap, terutama untuk APBDnya masih kecil dan juga korban di Palangka Raya hanya berkisar 60-70 orang saja sampai hari ini,” ungkap Wahid Yusup.
Wahid Yusup yang juga Ketua KNPI Kota Palangka Raya ini, lebih lanjut menjelaskan, meski ditolak PSBB sudah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah kota Palangka Raya dalam hal ini seperti menggarkan dana sekitar 50 dari APDB untuk menangani pandami covid 19.
Pemerintah juga sudah melakukan beberapa penyemprotan dibeberapa titik seperti pasar, tempat kerumunan lainya, dan juga pemerintah sudah melakukan kegiatan pembagian sembako yang di bagikan secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19.
Menurut Ketua dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), apabila PSSBB ini diterapkan di kota palangka raya tidak hanya masyarakat namun pemerintah dalam hal ini juga harus siap dengan konsekuensinya.
Seperti untuk masyarakat menegah kebawah pemerintah juga harus menyiapkan sandang dan pangan yang paling penting dan juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa betapa bahayanya pandemi covid 19.
Sementara Menurut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Riko Rahman.
“Kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah dan wajib menggukan masker saat ada kegiatan di luar, banyak juga masyarakat yang masih menganggap hal ini biasa-biasa saja,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tengah (PD KMHDI Kalteng) Handi Wijaya, mengatakan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 bisa transparan.
“Saya dan juga teman-teman semoga anggaran yang dikeluarkan tersebut tepat sasaran agar tidak disalahgunakan,” harapnya.
Sementara Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Palangka Raya mengatakan persoalan Corona bukan hanya masalah pemerintah tetapi ini menjadi masalah kita bersama.
“Yang kita harus pikirkan secara bersama dampak bagi masyarakat menegah ke bawah yang kalo kerja hari itu juga untuk makan pada hari itu juga, maka kami meminta agar pemerintah menyiapakan sandang dan pangan kepada masyarakat terdampak selama PSBB ini di berlakukan,” ungkap Innocent Passage.
Ditempat yang sama, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palangka Raya Alfrit Dody menyampaikan mendukung penerapan PSBB.
“Kita juga cipayung plus kota Palangka Raya mungkin bersama dengan gubenur akan mengajukan untuk mulai diberlakukannya PSBB di kota Palangka Raya,” ungkapnya.
Sementara itu menurut ketua PMKRI Kota Palangka Raya menyampaikan bukan setuju dengan tidak setuju PSBB ini diterapkan tetapi bagaimana edukasi dan memberikan kesadaran bagi masyarakat agar tetap di rumah saja dan juga mengikuti aturan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 ini.
Kemudian perwakilan dari PMII kota Palangka Raya menyampaikan pihaknya siap membersamai cipayung plus kota Palangka Raya dan juga pemerintah untuk penerapan PSBB ini demi memutus mata rantai penyebaran.
“Kami juga ada beberapa usulan kepada pemerintah kota yang pertama mengambil langkah-langkah strategis dalam penerapan PSBB, Kedua masyarakat yang ma ke kota atau yang mau pulang kampung agar ditunda dulu, merumuskan bersama pakar-pakar ekonomi dan pengusaha agar sama sama menyiapakan sandang dan pangan untuk masyarakat yang terkena dampak covid 19 ini” tuturnya.
Sementara Wahid Yusup mengungkapkan harapannya dan juga langkah cipayung agar bersama-sama dan saling bergandengan tangan untuk saling membantu dan mengigatkan kepada teman, kerabat, saudara, untuk tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan juga cek kesehatan kerumah sakit doris sylvanus tujuan ini sangat jelas untuk menjaga diri dari virus covid 19.
(NA/Beritasampit.co.id)
