Fraksi Golkar Keluar dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotim ? Ini Alasannya

Konferensi Pers : IST/BERITA SAMPIT - DPD Partai Golkar Kotim, saat lakukan konferensi pers.

SAMPIT – Fraksi Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), menyatakan, keluar dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotim.

Pernyataan ini disampaikan melalui pers rilis yang diterina Berita Sampit, Senin 4 Mei 2020.

Rilis pers yang berisikan 5 (lima) poin pernyataan sikap tersebut, ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Nadie, dan Sekretaris, M Abdul Kadir.

Selain keluar dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotim, Fraksi Golkar DPRD Kotim juga menyatakan, akan memaksimalkan fungsi Pengawasan kinerja Pemerintah, terkait penanganan Covid-19 dan masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh usulan Pansus apabila dibutuhkan.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar mendukung dan mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mendistribusikan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 168 Desa, 17 Kelurahan dan 17 Kecamatan se Kabupaten Kotim.

Fraksi Golkar mempertanyakan apakah semua petugas kesehatan, baik yang dirumah Sakit maupun di Puskesmas dan Islamix Center, sudah melakukan Rapid Test, akhir dari pernyataan pers tersebut.

Penarikan diri Fraksi Golkar dari Gugus Tugas Covid-19 ini dilakukan setelah melalui rapat internal DPD Golkar Kotim.

Ketua DPD Partai Golkar, Supriadi yang memimpin langsung konferensi pers, mengatakan sikap yang diambil jajaran DPD Partai Golkar Kotim dilakukan lantaran Pemkab Kotim dinilai lamban dalam menangani Covid-19 sehingga berdampak pada keresahan masyarakat.

Perhatian kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, baik di desa maupun kelurahan di Kotim masih tidak maksimal. Disisi lain lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran juga menjadi persoalan hingga terpangkasnya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat, tambahnya.

Dalam hal ini Ketua DPD Golkar Kotim ini juga meminta agar semua pihak meninggalkan egonya masing-masing, sehingga secepatnya merealisasikan Sembako terhadap rakyat yang terdampak Covid-19 itu sendiri.

“Tinggalkan ego masing-masing lembaga, secepatnya realisasikan sembako rakyat untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan.Utamakan penanganan dan pencegahan Covid-19 ini secara Maximal, bila perlu tunda dulu pembayaran proyek-proyek Multiyears dan gunakan APBD untuk mengatasi wabah Covid-19 ini. Terlebih diakhir jabatan, Kepala Daerah dapat memberikan kesan yang baik kepada masyarakat Kotim,” akhirnya.

(jun/beritasampit.co.id)