Gubernur Ingatkan Bupati dan Wali Kota Segera Implementasikan Pembenahan Pengelolaan BMD

IST/BERITA SAMPIT - Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) dan Pelayanan Pertanahan Terintengrasi di Provinsi Kalteng, di Aula Eka Hapakat, kantor Gubernur Kalteng, Kamis 4 Juni 2020.

Rakor sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalteng dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalteng pada September 2019 lalu. MoU tersebut bertujuan agar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembenahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian masalah pertanahan serta kepemilikan BMD.

800

Rapat koordinasi yang digelar lewat konferensi video ini dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil) II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha, dan diikuti oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Kalteng. Rakor ini membahas mengenai program pembenahan manajemen aset BMD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng, sebagai upaya pencegahan korupsi dan sekaligus peningkatan pendapatan daerah.

“Seperti yang kami sampaikan lewat surat, kita bisa bertemu melalui vicon pada hari ini, agendanya kita ingin bicara terkait manajemen aset daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, program pembenahan manajemen aset BMD ini merupakan satu dari delapan program utama pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah,” kata Asep Rahmat Suwandha.

BACA JUGA:   IJTI Kalteng Kecam Oknum Kejari Kobar yang Diduga Ancam Jurnalis MNC Media

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah, Fahrizal Fitri menerangkan, yang dibahas dalam Rakor tersebut tak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di Kalteng, yang memberi standar dalam membangun kerangka kerja, untuk memahami risiko korupsi berdasarkan sektor atau wilayah rentan korupsi.

“Pemerintah Provinsi dan 14 kabupaten/kota harus bertekad untuk menjadikan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal dan lebih baik, sehingga memberi informasi capaian kinerja program yang dilaksanakan setiap tahunnya dan hasilnya menjadi tolok ukur kinerja Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas Fahrizal Fitri.

Katanya, Pemerintah Provinsi telah melakukan tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kanwil BPN Wilayah Kalteng. Diantaranya dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi data tanah yang sudah dan belum bersertifikat, baik tanah awal yang dimiliki sebelum penyerahan aset P3D maupun tanah yang diserahkan melalui proses P3D dari kabupaten/kota se-Kalteng. Data tersebut telah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalteng, untuk diverifikasi apakah dapat dilakukan proses pensertifikatan atau harus dilakukan pembebasan kawasan lebih dulu.

BACA JUGA:   Alhamdulillah, Terus Bertambah Pasien Sembuh Covid-19 di Kalteng

Gubernur pun sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan program pelayanan pertanahan terintegrasi secara elektronik antara Badan Pendapatan Daerah se-Kalteng dengan Kantor Badan Pertanahan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat dilakukan launchingnya dalam waktu dekat.

Diharapkan Gubernur, jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng dapat menyampaikan daftar BMD masing-masing yang berada di Kawasan Hutan untuk dapat diajukan rekomendasi dalam Rencana Aksi Penetapan Kawasan Hutan (PKH) dalam strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Saya mengingatkan seluruh Bupati/Wali Kota untuk segera mengimplementasikan MoU kerjasama di bidang pertanahan yang telah ditandatangani 12 September 2019, dengan menerapkan kebijakan masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, yang bisa mendukung pendapatan dan penertiban BMD, utamanya yang berupa tanah,” tutur Fahrizal Fitri menyampaikan sambutan Gubernur.

Dalam Rakor ini, juga dihadiri Inspektur Sapto Nugroho, Kepala BPN Kalteng Pelopor, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala Dispenda Kaspinor, Kepala BKAD Nuryakin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Suhaemi, Kepala Dinas PUPR Shalahuddin, dan Kepala Dinas Perkebunan Rawing Rambang, serta Kepala Dinas Kehutanan Sri Suwanto. (Hardi/beritasampit.co.id).