PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengintensifkan bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Kalteng. Selama tidak korupsi dan bertentangan aturan, upaya penyaluran Bansos untuk kepentingan masyarakat saat ini terus dilakukan.
Demikian disampaikan Gubernur Kalteng, Sugianto saat melakukan dialog interaktif sebagai narasumber, di RRI Palangka Raya , dengan topik Sinergi KPK, BPKP dan Pemprov Kalteng Dalam Mengawal Bansos Pada Masa Pandemi Covid-19, di aula RRI Palangka Raya, Jalan MH Thamrin, Rabu 1 Juli 2020.
Dalam dialog khusus yang turut dihadiri Koordinator Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwandha dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Setia Pria Husada ini, Suginto juga menjawab pertanyaan masyarakat serta mendengarkan aspirasi mengenai kondisi dampak Covid-19 saat ini.
“Bansos bentuk kehadiran pemerintah di tengah penderitaan rakyat karena Covid-19, kami terus intensifkan dan salurkan Bansos berupa BLT dari Pemprov dengan jumlah Rp 90 miliar untuk tahap pertama ini sebanyak 180 ribu KK. Untuk Bansos pribadi juga berjalan. Intinya kami selalu koordinasi dengan BPK dan KPK, agar potensi pelanggaran tidak ada. Yang penting tidak di korupsi, dan tersalur ke warga yang benar-benar membutuhkan,” jelas Sugianto.
Acara yang dipandu oleh wartawan RRI Septina Trisnawati ini dan juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kadinsos Rian Tangkudung, Kepala Inspektorat Sapto Nugroho, sejumlah SOPD, berlangsung dengan aktif. Berbagai masukan juga diterima oleh Sugianto.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Setia Pria Husada menuturkan, bahwa BPKP Kalteng diminta atau tidak diminta, wajib mengawal Pemda dalam penyaluran Bansos, agar sesuai asas manfaat dan ketentuan.
“Jadi mau berupa uang atau benda itu tidak masalah, yang penting penyaluranya sampai ke warga dan sesuai. Yang mengetahui kondisi wilayah pak Gubernur, nah diteruskan oleh dibawahnya sampai ke lingkungan warga,” ucapnya.
Sementara Koordinator Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwandha menyebutkan, hal yang terpenting dalam penyaluran Bansos adalah niat dan tujuan membantu masyarakat dan harus tepat sasaran.
“Kurang atau hilangi potensi penyimpangan seminimal mungkin, dengan pengawasan dari lembaga terkait. Kami memantau Provinsi Kalteng sudah maksimal dalam penyaluranya, dan kami juga menerima koordinasi dari Pemprov terkait berbagai hal yang dianggap jadi kendala dalam penyaluran bansos,” jelasnya. (Hardi/beritasampit.co.id).
