Sekda Kalteng Ikuti Rakor Menyamakan Persepsi Penggunaan APBD

IST/BERITA SAMPIT - Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri saat mengikuti Rakor pengutamaan penggunaan alokasi anggaran.

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di Aula Eka Hapakat, Selasa 7 Juli 2020.

Rakor tersebut dibuka oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Drs Arsan Latif dan diikuti oleh Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Keuangan se-Indonesia.

Rapat koordinasi diselenggarakan sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Percepatan Implementasi SIPD pada Proses Penyusunan Anggaran 2021.

BACA JUGA:   119 Personel Baru Korem 102/Pjg Ikuti Rapid Test

Tujuan digelarnya Rakor guna menyamakan persepsi terhadap penggunaan APBD yang tidak boleh keluar dari ketentuan dalam PP Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu segala belanja dan penerimaan harus memiliki dasar hukum.

“Hari ini yang ingin kita tekankan adalah bagaimana APBD tahun 2020 benar-benar diutamakan untuk tiga hal yaitu kesehatan, perbaikan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” ujar Arsan Latif.

Dari Rakor tersebut diharapkan ada kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap refokusing, dimana Pemerintah Pusat dan daerah harus fokus menggunakan APBD untuk menangani dampak Covid-19.

Selama ini ada perdebatan antara eksekutif dan legisltif dalam hal pergeseran anggaran APBD tahun 2020. “Saya tekankan kembali bahwa pergeseran APBD tahun 2020 perintahnya sudah jelas mulai dari UU Nomor 1 Tahun 2020 sampai pada turunannya hingga Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, dimana dalam kondisi normal pergeseran anggaran memerlukan Perda. Namun pada situasi saat ini dan menurut perintah Undang-undang, pergeseran anggaran cukup dengan Perda,” kata Arsan Latif.

BACA JUGA:   Presiden Bersama Para Menteri Diskusi di Gubuk Saat Tinjau Lahan Food Estate

Dengan demikian daerah diberikan kewenangan penuh, Pemerintah Pusat hanya mendorong dengan menerbitkan regulasi.

Dalam kegiatan itu, tampak hadir mendampingi Sekda Fahrizal Fitri antara lain Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nugroho, Kepala Badan Keuangan Daerah Nuryakin beserta jajaran terkait, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan HM. Istani. (Hardi/beritasampit.co.id).