PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak di Kalteng, Dan Penyerahan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 secara virtual melalui video conference di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Rabu 8 Juli 2020.
Rakor yang dihadiri oleh Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim dan Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi serta diikuti oleh Bupati/Wali Kota se-Kalteng ini membahas tentang pelaksanaan Pilkada serentak Indonesia, khususnya di Kalteng Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, dimana untuk pelaksanaannya memerlukan banyak penyesuaian.
Pilkada serentak dilaksanakan dengan protokol kesehatan sehingga membutuhkan instrument tambahan dalam pelaksanaannya, seperti hand sanitizer, disinfektan, masker, sarung tangan, APD. Sugianto mengatakan, dengan adanya instrument tambahan tentu memerlukan optimalisasi pendanaan hibah Pilkada yang telah tercantum di dalamnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) melalui penghematan biaya seperti tahap sosialisasi/penyuluhan/bimtek pelaksanaan kampanye, rapat kerja dan perjalanan dinas serta kebutuhan ATK.
“Optimalisasi anggaran KPU, Bawaslu dan aparat keamanan telah dilakukan sedemikian rupa dengan asas efektif dan efisien agar tidak terjadi tumpang tindih. Semua hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan dan instrument tambahan hendaknya dapat dikoordinasikan dengan Tim Gugus Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah,” bebernya.
Gubenur Kalteng meminta Bupati/Wali Kota dapat menjaga ketahanan ekonomi dan senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Polres, Kodim dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pelaksanaan Pilkada.
Bupati/Wali Kota juga diminta dapat mengalokasikan dana desk Pilkada yang proporsional di kabupaten/kota dan selalu berkoordinasi dengan Desk Pilkada Provinsi Kalteng apabila terdapat kendala dan permasalahan, sehingga dapat segera diselesaikan secara baik dan bersama-sama.
Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 di Kalteng harus menggunakan dan memperhatikan protokol kesehatan, jangan sampai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memunculkan cluster-cluster baru penyebaran Covid-19 di Provinsi Kalteng.
Selain itu, Bupati/Wali Kota juga diminta melaksanakan sosialisasi yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, guna mencapai target partisipasi pemilih baik secara daring/online maupun langsung (untuk daerah – daerah yang tidak terjangkau jaringan). Penyelenggara dan pengawas Pilkada yang menerima dana NPHD agar mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari adanya indikasi korupsi.
Bupati/Wali Kota diminta untuk menjaga keamanan, ketertiban dan menciptakan kondusifitas daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, serta semua bijak dalam bermedia sosial dengan mengutamakan prinsip mencegah dan menghindari upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan terutama berita hoax, isu sara (suku, agama dan ras) maupun ujaran kebencian.
Sementara itu, dengan penyerahan NPHD 100 persen kepada penyelenggara Pilkada diharapkan tidak ada permasalahan dalam pembiayaan semua tahapan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Dalam Rakor ini juga dilakukan Penyerahan Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 oleh Gubernur, Sugianto Sabran kepada KPU Kalteng, Bawaslu Kalteng, dan Polda Kalteng. Turut hadir pula mendampingi Gubernur, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Hamka, Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, Kepala Badang Kesbangpol Provinsi Kalteng Agus Pramono, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin, Kepala Biro Pemerintahan Akhmad Husein. (Hardi/beritasampit.co.id).
