Legislator PDIP Soroti Tidak Tercapainya Target Serapan Dan Realisasi APBD Kotim Tahun Sebelumnya

IM/BERITASAMPIT - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara.

SAMPIT – Legislator PDI Perjuangan, Agus Seruyantara menyoroti terkait tidak tercapainya Target Pendapatan dan Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2019 lalu. Terkait hal ini pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I bidang anggaran ini meminta penjelasan kepada pemerintah daerah.

“Tentunya kami ingin penjelasan apa sebenarnya kendala eksekutif dalam merealisasikan maupun menyerap anggaran tersebut sehingga tidak sesuai dengan target. Ini harus menjadi perhatian agar bisa diperbaiki dan tidak terulang,” ungkap Agus usai menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan hari ini di Paripurna dewan.

BACA JUGA:   Lapangan Kerja, DPRD Minta Prioritaskan Penduduk Lokal

Seperti yang dibacakan Agus, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019. Berdasarkan target pendapatan keseluruhan pada 2019 sebesar Rp1.854.002.131.377, realisasinya Rp1.800.055.382.996 dengan persentase kekurangan atau tidak tercapai target sebesar 2,91 persen.

Sedangkan pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pos paling besar target yang tidak tercapai yaitu dari target sebesar Rp147.648.587.800 hanya terealisasi sebesar 134.304.872.161 atau target tidak tercapai sebesar 15,81 persen.Realisasi belanja daerah secara keseluruhan realisasi Rp1.657.934.238.617. Target yang tidak tercapai sebesar 8,26 persen. “Capaian tahun 2019 cukup baik walaupun ada beberapa catatan fraksi PDIP untuk diperbaiki pada tahun anggaran putaran selanjutnya,” tandasnya.

BACA JUGA:   DPRD Kotim Gelar Rapat Internal Terkait Pergantian Unsur Pimpinan

Ditempat lain Fraksi PAN dalam kesempatan tersebut juga menuturkan agar eksekutif menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga target pendapatan dan penyerapan anggaran selama ini yang tidak tercapai tersebut. Sedangkan Fraksi Nasdem, juga menyampaikan hal yang sama. Dia juga menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar. “Yang berarti menandakan bahwa banyaknya program sebelumnya telah ditetapkan tidak terlaksana,” ucap Syahbana.

(im/beritasampit.co.id).