Politik Dinasti di Pilkada Serentak 2020 Cenderung Korup

Titi Anggraini saat diskusi forum legislasi di Media Center Parlemen Senayan Jakarta Selasa, (28/7/2020). Foto: beritasampit.co.id/Adista Pattisahusiwa

JAKARTA— Politik dinasti atau politik kekerabatan di Indonesia bersifat destruktif atau merusak dan cenderung korup.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam dialog forum legislasi dengan tema ‘UU Pilkada dan Kekwatiran Menguatnya Dinasti Politik’ di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (28/7/2020).

“Jadi politik kekerabatan kita memang destruktif gitu ya. Karena dia lahir dari proses yang elitis, lalu tidak berbasis kompetensi,” ujar Titi.

Adapun mengenai isu dinasti politik di Pilkada 2020 diantaranya PDI Perjuangan diketahui mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo.

BACA JUGA:   Pemulihan Kesehatan Masyarakat Ujung Tombak dari Penanganan Covid-19

Selain Gibran, PDI-P juga mengusung putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Kediri.

Sementara Siti Nur Azizah Ma’ruf yang diusung Partai Demokrai dan PKS di Pilkada Tangerang Selatan itu merupakan putri dari Wapres Ma’aruf Amin.

Mesti begitu, Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesain kampanye Pilkada 2020 agar bisa membedah kapasitas dan kompetensi Paslon kepala daerah.

Kata Titi hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi politik dinasti di Pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita agak naif menyalahkan pemilih yang masih memilih pemimpin dari keluarga dinasti, jangan-jangan masyarakat kita tidak tahu. Karena kita tak dapat akses informasi kesana,” tandas Titi.

BACA JUGA:   RI dan Prancis Kerja Sama Transformasi Digital, DPR: Tak Ada Makan Siang Gratis

Oleh karena itu, Titi bilang desain kampanye yang dibuat oleh KPU harus mampu membedah kapasitas kompetensi dari setiap kandidat serta mengeksplorasi rekam jejak setiap para kandidat.

Selain kampanye dan eksplorasi yang mampu membedah kapasitas kandidat kepala daerah, menurut Titi, sosialisasi dan akses informasi pemilih juga harus dioptimalkan.

“Saya berharap penegakan hukum harus betul-betul didorong untuk bekerja secara optimal untuk mencegah manipulasi penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim dinasti,” pungkas Titi Anggraini.

(dis/beritasampit.co.id)