PALANGKA RAYA – Dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum (Pemilu) penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi secara baik. Hal ini sangat menentukan hasil kredibilitas proses Pemilu yang bebas jujur dan adil.
Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Pada konteks itu sistem keadilan dikembangkan agar cepat dan efektif untuk mencegah mengidentifikasi ketidak beresan pada Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi barisan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sebagai bagian integral dari sistem peradilan Pemilu.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Satriadi, Rabu 29 Juli 2020 dalam acara penanda tanganan kesepakatan bersama dengan Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dr Dedi Prasetyo dan Kepala Kejakasaan Tinggi Kalteng di aula kantor Bawaslu Kalteng.
Dalam kegiatan ini tema yang diangkat ialah sentral penegakan hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dr Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa ia menjamin Pilkada Kalteng dan Kotawaringin Timur itu berjalan secara demokratis, aman dan damai. (M.Slh/beritasampit.co.id).
