Sekretaris Komisi I Minta HGB PT Betang Ekaprima Dicabut

SUASANA :IM/BERITASAMPIT - Suasana rapat lintas agama terkait TPU Jalan Jenderal Sudirman di ruang rapat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Mengenai carut marut sengketa tanah kuburan lintas agama di Jalan Jendral Sudirman, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia meminta Hak Guna Bangunan (HGB) PT Betang Ekaprima harus di cabut.

Permintaan itu bukan tanpa hal, jika disangkutkan dengan undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentu bisa menjadi landasan kuat dalam penyelesaian masalah lahan antara pemerintah daerah, masyarakat setempat dan PT Betang Ekaprima.

“Didalam isi undang-undang Agraria tersebut jelas, sudah sepantasnya HGB PT Betang Ekaprima harus dicabut,” jelasnya.

BACA JUGA:   Wilmar Dituding Ingkar Janji

Dilain pihak legislator partai Perindo ini lewat rapat dengar pendapat TPU lintas agama yang diselenggarakan di ruang rapat DPRD Kotim, Rabu 5 Agustus 2020 menyampaikan dukungan atas keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kotim yang menyebutkan akan mengamankan tanah dengan luasan 10,4 hektar itu untuk dibuatkan sertifikatnya.

Namun, dengan 10 hektar itu saja tidaklah cukup. Dalam SK Bupati tahun 1991 disebutkan 150 hektar akan dijadikan TPU, maka sekurang-kurangnya ada 100 hektar untuk lahan tersebut yang harus diamankan. Karena tanah yang merupakan sisa dari lahan sengketa dengan luas 10 hektar yang dijanjikan akan diamankan tersebut bukanlah solusi.

BACA JUGA:   Kades Baampah Minta BPBD Kotim Cepat Tanggap

“Jika undang-undang itu diterapkan maka pihak perusahaan tidak bisa berkutik. Kenapa, karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, dan sudah tertuang jelas di dalam undang-undang tersebut,” demikian anggota DPRD dapil V ini.

(im/beritasampit.co.id).