Tiga Warganya Dimintai Keterangan, Sejumlah Tokoh Desa dan Puluhan Warga Bakonsu Datangi Mapolres Lamandau

NANGA BULIK – Puluhan warga masyarakat Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, berbondong-bondong mendatangi Mapolres Lamandau, Minggu 9 Agustus 2020. Tujuan kedatangan mereka adalah bentuk dukungan moril terhadap tiga warganya yakni Dekas, Jojon, dan Heri Lada yang diundang pihak kepolisian untuk diklarifikasi atas laporan warga atas nama Eteria.

Seperti tertuang dalam surat undangan klarifikasi dari Polres Lamandau nomor : B/1125/VIII/2020/Res Lamandau yang dilayangkan kepada Jojon dan dua warga lainnnya, diketahui bahwa mereka diundang polres untuk diklarifikasi atas adanya laporkan saudara Eteria ke Polres Lamadau tentang dugaan tindak pidana pemerasan atau perampasan yang terjadi pada 15 Juli 2020 lalu.

“Betul, mereka (tiga orang masyarakat Desa Bakonsu) kita undang untuk diklarifikasi atas adanya laporan dugaan tindak pidana. Meminta klarifikasi ini sebagai langkah yang sangat biasa diambil ketika kita menjalankan tugas penyelidikan terhadap adanya suatu laporan,” singkat Kapolres Lamandau melalui Kasatreskrimnya IPTU Far’ul Usaedi, saat dibincangi wartawan.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakonsu Antonius Ladi dan sejumlah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga turut datang mendampingi tiga warganya yang dipanggil Polres Lamandau itu juga memastikan bahwa kedatangannya tidak lain hanyalah sebagai bentuk dukungan moril atas sikap yang telah diambil masyarakat Desa Bakonsu.

“Kenapa saya katakan masyarakat Desa Bakonso? Karena tiga orang warga kami ini dilaporkan atas tindakan yang dilakukan secara kolektif yang hampir melibatkan semua masyarakat yang ada di Desa Bakonsu, kecuali Kades (Kepala Desa Yance),” kata Antonius.

BACA JUGA:   Pendidikan Tanggung Jawab Bersama, Dewan Minta Tidak Memojokkan Guru

Tiga warga kami itu, kata dia, dilaporkan karena dugaan tindak pidana yang nyata-nyata tidak hanya dilakukan secara individu melainkan secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat Desa Bakonsu lainnya, termasuk kami perwakilan yang datang ke Mapolres.

Sementara, tokoh adat Desa Bakonsu, Y Melihen meyebut bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan Eteria yang juga ketua Koperasi Sekobat Jaya Mandiri itu justru dinilai bertentangan dengan hasil dari musyawarah adat masyarakat Desa Bakonsu.

“Laporannya kan ini dugaan pemerasan atau perampasan, padahal faktanya justru kami masyarakat Desa Bakonsu itu mengamankan unit kendaraan damtruk dan dua orang pengemudinya karena telah melakukan pelanggaran adat sebagaimana keputusan dalam berita acara pelaksanaan Ritual Adat Dayak Tomun tentang ‘TANAH TONTAK ARAI BOJUR’ di Lahan LH Wilayah Desa Bakonsu yang dilaksanakan pada 5 Juli 2020 lalu,” sebutnya.

Dalam ritual adat yang diikuti seluruh masyarakat Desa Bakonsu itu, kata dia, termuat enam poin kesepakatan bersama yang antara lain adalah dilarang beraktivitas termasuk pemanenan di lahan Desa Bakonsu. Lahan dimaksud adalah dengan luasan sekira 100 hektare sebagaimana putusan dari pengadilan beberapa waktu lalu. Larangan aktivitas hasil keputusan adat itu berlaku terhitung 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 dan berlaku untuk semua pihak termasuk masyarakat Desa Bakonsu.

BACA JUGA:   33 Calon Anggota Polri Ikuti Pemeriksaan Administrasi Oleh Polres Lamandau

“Pada poin nomor empat disepakati bahwa barang siapa yang melanggar pantangan adat yang telah disepakati maka disanksi adat yakni membayar denda adat sebesar Rp 15 juta. Nah, ternyata di tanggal 15 Juli lalu ada dugaan pelanggaran adat berupa aktivitas pemanenan di waktu yang telah dilarang, dan aktivitas ini diduga dilakukan oleh suruhan pihak Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Sehingga masyarakat Desa melakukan pengamanan atas tindakan pelanggaran adat ini,” kata dia.

Di tempat yang sama, salahsatu tokoh masyarakat Desa Bakonsu yakni Enedi Asalo, menyebut bahwa persoalan yang terjadi itu tidak terlepas dari sengketa yang terjadi atas proses pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk pada potensi desa Bakonsu.

Proses pengelolaan lahan dengan luasan sekira 100 hektare itu dinilai telah melanggar ketentuan karena Yance selaku Kades Bakonsu menunjuk Koperasi Sekobat Jaya Mandiri sebagai pihak yang mengelola lahan tanpa didahului adanya musyawarah desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di Desa. Keputusan Kades itu juga ditentang oleh hampir seluruh masyarakat Desa Bakonsu.

“Kita memang menentang keputusan Kades soal pengelolaan lahan potensi desa itu, makanya kita tuntut sesuai aturan. Namun terkait proses hukum atas lapora. dugaan tindak pidana ini juga kita akan ikuti, meskipun kami juga meminta semua pihak menghormati keputusan yang telah dibuat dan disepakati oleh masyarakat desa, termasuk keputusan adat yang berlaku,” tegasnya.

(Andre/beritasampit.co.id)