PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran diwakili oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Yulistra Ivo Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) A. Halim Iskandar, Kepala BNPB Doni Monardo dan Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian.
Rakor ini membahas Sosialisasi dan Diseminasi Secara Lebih Masif Protokol Kesehatan Terkait COVID-19 serta Realisasi Anggaran Sekaligus Percepatan dan Dukungan Pemerintah Pusat. Rakor diikuti melalui video conference di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin 10 Agustus 2020.
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Protokol COVID-19, mengingat masih belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
“Masyarakat banyak yang belum menggunakan masker, begitu juga masih banyak kerumunan sosial mengakibatkan tingkat penularan terus terjadi,” tegas Tito membuka Rakor.
Presiden menghendaki kegiatan yang betul-betul all out dari Pemerintah Pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. Tito menilai perlunya sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pelayanan umum yang terbaik adalah ketika mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.
Oleh karenanya semua hal yang kita lakukan harus menjadi tonggak sejarah sehingga kita semua harus lebih fokus untuk memberi keselamatan pada lebih banyak warna negara kita. Upaya sosialisasi yang masif, agresif berdasarkan kondisi yang ada di daerah.
“Kami dari Gugus Tugas sedang merancang strategi baru memanfaatkan media secara maksimal. Dari hasil survey, 63% keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media. Kami berhadap Bapak Ibu Gubernur/ Bupati/Walikota bisa mendapatkan starategi yang tepat di daerah masing-masing,” ujarnya.
Strategi tersebut mulai dari program edukasi, sosiaslisasi dan mitigasi, memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat (tidak harus pejabat pusat, kepala daerah yang menjadi ikon tetapi orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik.
“Seperti halnya Presiden menugaskan Ibu Ketua Umum TP PKK untuk menjadi pelopor. Mengapa ini strategis? Karena sebagian rakyat kita sangat patuh kepada orang tua khususnya ibu-ibu mereka. Oleh karena itu keberadaan TP PKK mampu menjadi bagian strategis dalam upaya sosisalisasi COVID-19,” tambahnya lagi.
Doni menegaskan COVID-19 bukanlah rekayasa atau konspirasi, ancamannya nyata. Korbannya mencapai lebih dari 700 ribu orang di dunia dan belum tahu kapan berakhir walau kita sudah berusaha mendapatkan vaksin mengingat jumlahnya terbatas.
Strategi saat ini adalah melindungi kelompok yang rentan, yaitu mereka yang secara usia sudah di atas 60 tahun sebab 85% angka kematian didominasi mereka di atas 50 tahun dan memiliki komorbid yang paling berisiko yaitu jantung, diabetes, hipertensi, asma, kanker, ginjal.
“Sehingga apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85% bagi warga masayrakat kita. Termasuk upaya yg lebih serius bagi para Kepala Dinas Kesehatan baik di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mampu memberikan perlindungan pada para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya,” katanya.
Data menunjukkan tidak sedikit dokter pahlawan kemanusiaan wafat, diharapkan pimpinan di daerah untuk bisa menyusun SOP tentang perlindungan para dokter agar dokter bisa terselamatkan. Dokter-dokter harus dijadikan benteng terakhir pertahanan di bidang kesehatan.
Ujung tombak upaya ini menurut Doni, adalah masyarakat. Kolaborasi pentahelix berbasis komunitas dengan melibatkan seluruh komponen yang ada baik Pemerintah Pusat yang ada di daerah, Pemerintah Daerah, akademisi, para peneliti, dunia usaha, dan juga kelompok masyarakat berbasis organisasi keagamaan termasuk media.
“Apabila ini bisa dilakukan, maka kita akan bisa mempercepat memutus mata rantai penularan, meningkatkan kesadaran kolektif,” katanya.
Doni menambahkan ada banyak kearifan lokal dengan bahasa sederhana lebih mudah dipahami rakyat. “Kita harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi pengetahuan kita dengan cara lokal sehingga masyarakat dengan mudah memahami dan menyesuaikan diri serta memilih orang yang milliki hubungan emosional dengan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian merespon instruksi Presiden, dengan menginisiasi gerakan nasional PKK Gebrak Masker (Gerakan Bagi Masker) yang sudah dilakukan di beberapa daerah.
“Kita akan gunakan media sosial seefektif mungkin untuk sosiaslisasi. Saya harap mulai besok (Selasa) Gebrak Masker dapat segera dilakukan di setiap daerah. Silakan pada semua TP PKK di semua lini untuk melakukan kegiatan ini dan disebarluaskan melalui platform apapun. Lakukan sesering mungkin habiskan stok masker di daerah,” tegas Tri.
Selanjutnya Menteri Kemendes PDT A. Halim Iskandar mengatakan Gerakan Desa Lawan COVID-19 sudah dilakukan melalui sosialisaso lawan COVI-19 melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, pendirian tempat isolasi dan relawan. Semua bergerak agar desa betul-betul mampu melakukan aktivitas melawan COVID-19.
Sehubungan dengan realisasi anggaran, Mendagri Tito Karnavian menerangkan, Pemerintah Pusat telah memberikan ruang fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberi dukungan anggaran bagi Pemda termasuk di dalamnya pinjaman PEN Daerah, untuk mendukung pembangunan daerah yang realsiasi belanjanya di bawah rata-rata nasional untuk betul-betul dibelanjakan agar ada dana yang berputar di masyarakat.
“Kita akan evaluasi tiap bulan, apakah daerah tersebut mengalami peningkatan sehingga tidak menjadi obyek pemeriksaan mengapa dananya tidak tercairkan,” ungkapnya menutup Rakor. (Hardi/beritasampit.co.id).
