SAMPIT – Persatuan pedagang Pasar Ikan Mentaya Pusat Perbelanjaan Mentaya (PIM PPM) sowan ke kantor DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan aspirasi. Kedatangan persatuan PIM PPM ini secara langsung disambut oleh jajaran Komisi II.
Melalui Ketua Persatuan H. Hadi Yanor mereka mempertanyakan dengan adanya pedagang pasar Dadakan yang dinilai sangat merugikan para pedagang di komplek pasar PPM, khususnya para pedagang ikan.
“Dengan adanya pasar dadakan ini para pelanggan di pasar menurun 50%, bahkan sebelum pandemi. Apalagi setelah adanya pandemi ini. Maka dari itu kami mohon agar di adakan RDP, kemauan RDP bukan hanya dari pasar ikan mentaya saja namun rekan-rekan PPM lainnya,” kata H. Hadi Yanor.
Disampaikan juga oleh Ketua PIM PPM tersebut para pedagang lain tidak ada yang berani menyuarakan berkaitan dengan masalah itu, sehingga pihaknya memberanikan diri menyambangi kantor DPRD untuk mengadukan.
“Pihak pasar keramat, mangkikit dan juga ketapang jika di adakan RDP harap mereka juga di undang agar mendengar kemauan atau aspirasi mereka dengan jelas. Kami ingin aspirasi kami di dengar oleh dinas terkait. Belum lagi pasar resmi ini ada bayaran tertentu tapi pendapatan malah menurun,” ungkapnya.
Mengenai kedatangan persatuan PIM PPM. Ketua Komisi II DPRD Kotim Hj. Darmawati menyebutkan untuk beberapa pasar dadakan harusnya memang dibuka saat pandemi ini, agar mengurangi berkumpulnya orang banyak dan tidak bertumpu pada satu pasar saja.
“Tentunya untuk RDP bisa kami lakukan, akan tetapi harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan jadwal yang ada, dan sudah barang tentu kami juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas pasar,” sebut Darmawati.
Dalam persoalan itu, legislator partai Golkar ini lebih mengedepankan protokol kesehatan sehingga diusulkan nantinya tidak mesti dilakukan RDP namun terlebih pada diskusi.
“Kami menyadari adanya penurunan pendapatan para pedagang. Namun kemarin belum bisa ditanggapi surat dari PIM karena masih dalam pandemi ini. Harap bersabar terlebih dahulu, karena akan di diskusikan dulu dengan anggota komisi lainya,” beber Darmawati.
Sementara itu Syahbana, anggota Komisi II juga menambahkan, di masa pandemi Covid-19 tidak hanya para pedagang yang terdampak, namun semua sektor juga terimbas, sehingga putaran ekonomi dalam daerah belum bisa normal kembali.
“Dengan adanya pasar dadakan ini sebenarnya menguntungkan masyarakat kalau di lapangan sebagai pembeli, sedangkan kalau dari sisi penjual pasar resmi memang merugikan. Maka dari itu permintaan persatuan PIM PPM akan dirundingkan terlebih dahulu sesuai regulasinya,” tambah Syahbana. (Im/beritasampit.co.id).
