Sekda Kalteng Hadiri Rakorsus Tingkat Menteri, Bahas Apa Ya ???

IST/BERITA SAMPIT - Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri yang mewakili Gubernur Kalimatan Tengah Sugianto Sabran mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri dengan agenda membahas Inpres No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Rakorsus diikuti melalui video conference di Aula Jayang Tingang (AJT), Kamis 13 Agustus 2020.

Rakorsus dipimpin oleh Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan diikuti oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Menkominfo Jhonny G. Plate dan Kepala BNPB Doni Monardo serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Membuka Rakorsus, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan dua fakta yang melatarbelakangi lahirnya Inpres No. 6 Tahun 2020. Fakta tersebut adalah semakin masif dan tidak bisa diprediksinya secara pasti kapan Pandemi COVID-19 ini akan berakhir serta adanya tuntutan penerapan kenormalan baru (New Normal Life).

“Oleh karena itu perlu langkah pendisiplinan protokol kesehatan yang harus dikawal secara khusus. Masing-masing menteri dan pejabat terkait akan menyampaikan respon terhadap Inpres tersebut,” kata Mahfud.

Wakil Badan Intelijen Negara (BIN) mengawali paparan dengan menyampaikan laporan perkembangan di lapangan. Terpantau klaster baru yakni perkantoran dan pasar. Hasil pendalaman tim di lapangan, masyarakat mengetahui adanya klaster perkantoran, pekerja kantor merasa tidak mungkin terkena COVID-19, merasa daerahnya bukan daerah episentrum penyebaran COVID-19 dan pengelola perusahaan berpandangan bahwa risiko keterpaparan COVID-19 dari karyawan sangat kecil.

BACA JUGA:   KMHDI Kalteng Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan di Gunung Piyuyan

Jika terdapat karyawan kantor terindikasi COVID-19 kebijakan yang diambil hanya terbatas pada penerapan protokol kesehatan standar tidak mencakup pembagian waktu kerja, penyediaan tenaga kesehatan, pembersihan dan pemantauan rutin, pemberlakukan WFH, pelarangan perjalanan dan rapid test atau PCR test bagi karyawan.

Terkait pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 beberapa kendala di daerah antara lain kepala daerah belum semua sepakat mengenai urgensi kapan Pergub mulai diberlakukan dan keterbatasan anggaran menghambat kemampuan menjalankan kebijakan.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan peran kementerian yang dipimpinnya mersepon Inpres ini adalah sebagai pihak yang menyusun dan menetapkan peraturan, sosialisasi dan diseminasi, menyusun pegangan teknis, pendampingan dalam rangka penyusunan pedoman teknis, koordinasi dan singkronisasi, pelaporan kepada Menkopolhukam sedikitnya sebulan sekali.

“Khusus kepada Gubernur, agar memberikan pendampingan kepada Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota,” ujar Tito.

Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan semua komandan satuan wilayah untuk berkoordinasi dengan Forkopimda dan komponen daerah lainnya untuk merumuskan impmentasi Inpres. Panglima TNI juga siap menurunkan Bintara Bina Potensi Maritim dari Angkatan Udara untuk melakukan pembinaan di wilayah pesisir untuk menjangkau masyarakat terpencil.

Respon juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartato dengan menjelaskan program baru pemerintah yang segera diluncurkan antara lain subsidi upah pekerja yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta, Banpres produktif usaha mikro, perluasan kredit usaha rakyat serta sektor padat karya akan terus digenjot.

BACA JUGA:   Mentan Cek Kesiapan Kawasan Penanaman Padi Perdana Program Food Estate

Wakapolri Gatot Eddy Pramono menyatakan dalam Inpres Polri diberikan tugas untuk mendukung para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dengan mengerahkan kekuatan Polri dalam pengawasan protokol kesehatan melalui sinergitas bersama TNI. Sedangkan Kejaksanaan Agung sebagaimana disampaikan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, telah menerbitkan serangkaian kebijakan strategis dan produk hukum yang mendukung penanganan COVID-19 dan mengawal alokasi anggaran Pemerintah Daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merespon Inpres dengan menekankan Branding dan Narasi Tunggal “Kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.” Dijelaskannya, branding dan narasi tunggal meliputi satu brand untuk membangun kepercayaan masyarakat, satu narasi untuk semua upaya (kesehatan dan ekonomi) serta strategi dan diseminasi informasi.

Pentingnya komunikasi publik terintegrasi dengan narasi tunggal juga disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo.

“Kami harapakan di Kabupaten/Kota, komunikasi publik terintegrasi dengan narasi tunggal yaitu narasi kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Sosialisasi menyasar kepada kaum Ibu melalui program PKK dan pelibatan Posyandu, sebab biasanya masyarakat kita lebih patuh kepada Ibu sehingga pesan orang tua lazimmnya pasti akan ditaati. Pendekatan hukum tetap dilakukan, namun jika edukasi dan sosialisasi berjalan efektif maka kemungkinan besar tidak terjadi langkah hukum atau pendindakan pelanggaran.

Rakorsus ditutup dengan kesimpulan pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 akan didukung oleh seluruh elemen dengan melakukan langkah persuasif yang dapat ditingkatkan ke administratif, jika terpaksa ada penegakkan hukum maka hukum administratif diberlakukan, dan tindakan koersif jika diperlukan sebagai langkah terakhir (penegakan hukum pidana).

(Hardi/Beritasampit.co.id)