Pembangunan Jembatan Cabel Stayed Kobar Butuh Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Hingga Pusat

IST/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat, Bambang Suherman.

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendukung pembangunan jembatan Cabel Stayed yang membentang sungai Arut. Namun karena membutuhkan anggaran yang besar, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kobar dapat melobi Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal ini dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman, Jumat 21 Agustus 2020 melalui telepon selulernya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas dalam pengembangan pembangunan, hal itu salah satu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat mengingat Kabupaten Kobar merupakan daerah yang sangat strategis sehingga perlu dukungan akses infrastruktur yang memadai.

BACA JUGA:   Aksi Kemanusian, TNI-Polri Gelar Donor Darah

“Pembangunan jembatan Cabel Stayed ini merupakan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif, sehingga kami akan mendukung untuk pembangunan jembatan tersebut. Tetapi karena ini akan menyerap anggaran yang besar dan jangan sampai mengganggu pekerjaan prioritas lainnya, kami harapkan Pemerintah Daerah bisa menggunakan Dana Alokasi khusus dari APBN, ini perlu pendekatan dengan Pemerintah Pusat,” jelas Bambang.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, jembatan Cabel Stayed yang membentang sungai Arut akan jadi ikon Kabupaten Kobar, selain jembatan Pile Slab dan Water Front City, jembatan tersebut tuntutan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kobar, karena jembatan tersebut menghubungkan Kabupaten Kobar dengan kabupaten tetangga seperti Lamandau dan Sukamara, bahkan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

BACA JUGA:   Bupati Kobar Beri Izin Lokasi Care Free Day Kembali Dibuka

“Pembangunan infrastruktur jembatan membutuhkan dana yang besar namun demikian kita telah memulainya hal itu sebagai keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan untuk menyelesaikannya mengingat anggaran kita sangat terbatas selain itu harus dibagi rata dengan pembangunan yang lainnya sehingga membutuhkan dukungan baik dari Provinsi Kalteng maupun pusat,” pungkas Bambang. (Man/beritasampit.co.id).