Warga Kalteng Diminta Dukung Sensus Penduduk

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung kegiatan pelaksanaan Sensus Penduduk pada Bulan September 2020.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya saat memimpin rapat Tindak Lanjut Kickoff Sensus Penduduk Tahun 2020, bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Senin, 31 Agustus 2020.

Dirinya meminta proses pendataan penduduk di Bulan September ini, bagi perangkat daerah, seperti Camat, Lurah dan Ketua RT, dapat mendukung penuh dengan membantu setiap proses lapangan Sensus Penduduk 2020 September.

“Bagi penduduk Kalimantan Tengah yang belum berpartisipasi dalam SP Online, saya harap dapat menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberi informasi yang sebenar-benarnya,” harap Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

BACA JUGA:   Kapolda Kalteng Turun Langsung Bagikan Masker dan Bakti Kesehatan di Barut

Akibat pandemi Covid-19, tahapan pendataan lapangan Sensus Penduduk 2020 ini sendiri terpaksa diundur, yang semula direncanakan pada Bulan Juli 2020, akhirnya dilaksanakan pada Bulan September.

“Saya yakin BPS telah menyiapkan dengan baik proses lapangan yang akan dilakukan nanti, mulai dari petugas yang telah dipastikan bebas Covid-19. Saya berharap petugas tersebut dapat menjalankan tugas lapangan dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkap Wagub Habib Ismail.

Habib juga mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, di tengah adaptasi kebiasaan baru, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Hal ini untuk memutus penyebaran virus (Covid-19). Adaptasi ini perlu dilakukan, mengingat roda kehidupan tidak boleh berhenti, perekonomian harus tetap berjalan, proses Iayanan masyarakat tidak boleh berhenti.

BACA JUGA:   Kiai Diminta Berperan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan, data adalah jenis kekayaan baru bangsa, yang Iebih berharga dari minyak. Untuk itu, kedaulatan data harus diwujudkan, di mana hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, dan regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.

“Betapa strategisnya data terutama memasuki era revolusi industri 4.0, sehingga dibutuhkan pengelolaan data yang profesional, berintegritas, dan amanah. Salah satu data strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan ialah data kependudukan,” ucapnya.

(Hardi/Beritasampit.co.id)