Bundaran Rusa Lamandau Jadi Sasaran Razia Petugas Gabungan, Ada Apa?

ISTIMEWA/BERITA SAMPIT - Salah satu pengunjung Bundaran Rusa menerima sanksi sosial dengan push up karena tidak menggunakan masker.

NANGA BULIK – Petugas Gabungan Polri dan Satpol PP menggelar razia masker di Bundaran Rusa jalan Bukit Hibul, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Sabtu 26 September 2020 yang dimulai pukul 20.00 WIB.

Razia tiga pilar ini terkait penegakan hukum Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendisiplinan Kesehatan dan Gakkum Protokol Kesehatan juga melaksanakan Perbup Lamandau nomor 73 Tahun 2020.

Melihat kedatangan puluhan petugas ini membuat ratusan pengunjung yang memadati Bundaran Rusa saat itu terlihat panik.

Kepala Satuan Pamong Praja (PP) dan Damkar, Triadi mengungkapkan, ada sebanyak 14 pemuda dan pemudi yang terjaring razia di area Bundaran Rusa, yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

BACA JUGA:   Komnas HAM RI Gali Keterangan Pemkab Lamandau Soal Kinipan

“Pelanggar wanita akan kita berikan surat pernyataan dan juga diberikan sanksi sosial yaitu berlari mengelilingi tanda yang disiapkan oleh petugas dengan menggunakan rompi, sedangkan Pelanggar pria, kita diberikan surat pernyataan dan kita berikan sanksi sosial push up sebanyak 20 kali,” Jelas Triadi.

Ia berharap semoga sanksi sosial yang melanggar ketentuan itu efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Warga yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan berkerumun, didatangi petugas.

Mereka kemudian mendapatkan penjelasan dari petugas tentang aturan baru mengenai protokol kesehatan.

BACA JUGA:   Pelanggar Protokol Kesehatan Didominasi Kalangan Pelajar di Lamandau

“Sanksi bersifat administratif. Namun, untuk saat ini sanksi yang diberikan kepada pelanggar perorangan, yang bisa membuat efek jera saja. Tidak denda. Tetapi kita suruh push up, membersihkan toilet dan lainnya,” ucapnya.

Kendati demikian, Triadi juga menyebutkan bahwa sanksi administratif bisa saja dijatuhkan kepada instansi, lembaga atau perkantoran yang sifatnya bukan perorangan.

“Misal di perkantoran tidak patuh terhadap protokol kesehatan, setelah kita datangi, maka bisa kami berikan teguran tertulis, lalu kalau masih bandel, bisa kita usulkan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk dibubarkan, atau dihentikan aktivitasnya sementara,” katanya. (Andre/beritasampit.co.id).