Bawaslu Ingatkan Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Bisa Dipidana

ILHAM/BERITA SAMPIT - Rapat pembentukan Pokja pencegahan Covid-19, yang di gelar di Bawaslu Kotim, Senin 28 September 2020.

SAMPIT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengingatkan kepada seluruh pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kotim, agar taat mengikuti aturan pemerintah dalam menerapkan Protokol Kesehatan disaat melaksanakan Kampanye, jika aturan ini dilanggar selain dikenakan sanksi administratif, juga bisa dikenakan sanksi pidana.

“Terkait sanksi ada sanksi pidana, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, karena ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Melanggar aturan seperti bersangkutan tidak menjalankan protokol kesehatan, mengumpulkan massa lebih dari 50 orang, tidak memakai masker dan seterusnya,” terang Ketua Bawaslu Kotim, Muhammad Tohari, usai kegiatan rapat koordinasi pembentukan Pokja pencegahan Covid-19, pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Kotim, Senin 28 September 2020.

BACA JUGA:   Rumah Guru di Bagandung Samuda Kota Ludes Jadi Arang

Berkenaan pelanggaran kampanye, Tohari menerangkan ada dua jalan dalam penerapan sanksi, pertama menggunakan Peraturan KPU, yang kedua Peraturan Bawaslu.

“Kalau pakai PKPU kita Bawaslu akan membuat peringatan tertulis, tidak diindahkan kita rekomendasikan pada KPU untuk memberikan peringatan sanksinya pelanggaran adminiatrasi, selama 3 hari tidak diperbolehkan kampanye. Dan kalau dari aturan Bawaslu akan dibubarkan,” paparnya

BACA JUGA:   Pemda Kotim Anggarkan Rp2,5 Miliar Perbaikan Drainase

Sementara sehubungan dengan rapat pembentukan kelompok kerja pencegahan dan penanganan pelanggaran covid-19 ini, menurut Tohari merupakan instruksi langsung dari Bawaslu RI, dengan melibatkan sebagai pembina adalah Bupati, Kapolres, Dandim dan Kepala Kejaksaan Negeri.

“ini adalah upaya pencegahan, pengawasan berkenaan dengan potensi pelanggaran oleh setiap orang termasuk penyelenggara sendiri,” pungkasnya.

(Cha/beritasampit.co.id)