NANGA BULIK – Anggota DPRD Kabupaten Lamandau meminta BPBD Lamandau dalam penanganan dan penanggulangan banjir agar melakukan evaluasi untuk mengantisipasi dampak banjir saat musim hujan datang.
“Harusnya pihak BPBD melakukan evaluasi disetiap lokasi daerah yang rawan terdampak banjir, jangan sampai banjir tahunan tidak ada tindakan evaluasi dan juga kajian,” Ungkap Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamandau Bakar Sutomo, Kamis 8 Oktober 2020.
Ia menyatakan, evaluasi tersebut diperlukan melalui Dinas Pekerjaan Umum mengingat bencana banjir yang akhir-akhir ini terjadi didesa- desa delapan kecamatan. sehingga, Kota Bulik yang diakhir – akhir ini, juga menjadi rentan dengan banjir sangatlah wajib untuk meningkatkan kewaspadaan dan evaluasi penanganan.
“Jangan sampai permasalahan banjir dikota juga terjadi hanya karena aliran sungai dan tata ruang kota tidak sesuai dengan regulasi,” lanjut dia.
Menurutnya, banjir genangan air kiriman dari hulu sungai lamandau tidak hanya merugikan masyarakat setempat, melainkan juga mengancam keutuhan infrastruktur yang ada, karena dapat menyebabkan betonisasi yang seharusnya berumur 20 tahun, jadi hanya berumur lima tahun dan hal itu akan merugikan keuangan daerah apalagi dimasa pandemi covid-19 ini.
Selain itu, politisi partai Gerinda ini juga menyinggung masalah hutan yang gundul, seharusnya pemerintah ada kebijakan lainnya seperti reboisasi hutan kembali dan juga memperketat regulasi pengawasan pembangunan kawasan termasuk melibatkan konsultan mulai dari awal perencanaan.
“Kita berharap kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Lemahnya koordinasi masih terjadi dalam penanganan dan juga penanggulangan bencana, dan Hal itu sangat terlihat ketika penanganan bencana yang kembali datang sampai 3 kali dalam penghujung tahun ini,” pungkasnya.
(Andre/beritasampit.co.id)
