Pemkab Lamandau Jaring dan Himpun Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

ISTIMEWA/BERITA SAMPIT - Kegiatan Forum Group Discussions expose awal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dilaksanakan di aula Bappeda dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lamandau, Riko Porwanto.

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menggelar Forum Group Discussions (FGD) expose awal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Jumat 9 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappeda setempat itu dihadiri oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Lamandau dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lamandau, Riko Porwanto.

Dalam sambutannya, Riko mengatakan, bahwa upaya pengarusutamaan kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan amanat undang-undang, dan hal ini sangat penting.

“Terlebih, pelaksanaan pembangunan selama ini selain telah meningkatkan keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Peduli Korban Bencana Banjir, Kapolres Lamandau dan Dandim Berikan Bantuan Sosial

Karenanya, lanjut dia, melalui penyusunan dokumen KLHS RPJMD ini, untuk memastikan bahwa prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya,” jelas Riko.

BACA JUGA:   Satpol PP dan Damkar Lamandau Terus Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Dirinya berharap, melalui FGD itu akan menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dalam dokumen KLHS RPJMD.

“Sehingga nanti akan dapat kita sepakati komitmen bersama, sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi dan atau alternatif KLHS, untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJMD  dan sekaligus penyempurnaan dalam dokumen laporan indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Lamandau,” tukasnya. (Andre/beritasampit.co.id).