PANGKALAN BUN – Penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus bergulir, kini penolakan datang dari Mahasiswa yang berada di Kotawaringin Barat (Kobar). Para Mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya ke para wakil rakyat.
Tuntutan tersebut pun mendapat respon positif, DPRD akan segera menyampaikan aspirasi aliansi mahasiswa terkait penolakan UU Cipta Kerja ke DPR dan Presiden RI.
Demikian diungkapkan Wakil ketua I DPRD Kobar Mulyadi, dihadapan pendemo membacakan aspirasi dan tuntutan Aliansi Mahasiswa Kobar.
“Aspirasi dan tuntutan Aliansi Mahasiswa Kobar. Dengan ini menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR RI atas kecacatan produk hukum yang dihasilkan secara prematur berazaskan kepentingan-kepentingan kaum tertentu,” kata Mulyadin membacakan aspirasi mahasiswa.
Maka itu, Aliansi Mahasiswa Kobar secara tegas menolak dengan tegas pengesahan UU Omnibus Law. “Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menciderai nilai-nilai reformasi. Menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Menuntut DPRD Kobar untuk meneruskan tuntutan dan aspirasi Aliansi Mahasiwa Kobar ke DPR RI,” ujar Mulyadin.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiwa Kobar, Fajri Ramadan dari Universitas Antakusuma menyampaikan, aksi ini digelar sebagai bentuk keresahan mereka sebagai masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja.
“Kami bergerak murni menyuarakan keprihatinan dan penolakan atas disahkanya UU Cipta Kerja. Aksi ini kami jamin tidak ditunggangi pihak manapun,” jelas Fajri Ramadan.
Terkait janji anggota DPRD Kobar yang akan menyampaikan aspirasi aliansi mahasiswa ini, hal tersebut akan terus dipantau dan dikawal.
“Aspirasi ini kami sampaikan atas nama hati nurani dan suara masyarakat itu sendiri. Tidak ada satu pihakpun yang menunggangi aksi ini,” pungkas Fajri Ramadhan.
(man/beritasampit.co.id).
