Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja di Sampit

Ilham/BERITA SAMPIT - Suasana polisi saat membubarkan demonstran, tampak salah seorang koordinator pengunjuk rasa di seret petugas.

SAMPIT – Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mengingat waktu unjuk rasa yang dilakukan pendemo yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Kotim, gabungan dari Mahasiswa, Buruh dan elemen masyarakat ini telah habis, Polisi pun mengambil tindakan dengan membubarkan paksa masa yang berkumpul menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Kotim, Senin 12 Oktober 2020.

Sempat terjadi perdebatan antara petugas dan koordinator demo, akhinya para demonstran juga menerima sikap tegas petugas yang melakukan pembubaran, mereka sadar bahwa batas waktu izin yang diberikan telah habis, dan mereka akhirnya mengikuti aturan dengan membubarkan sendiri.

Meski demikian, mengingat hari mulai gelap sekitar pukul 18.00 Wib lewat, ratusan demonatran yang melakukan long march dari Gedung DPRD Kotim, menuju Sekretariat HMI tempat mereka berkumpul, terus dikawal ketat oleh petugas dengan menjaga jarak sekitar 100 meter, hal ini dilakukan guna memastikan demonstran benar-benar membubarkan diri dengan tertib.

BACA JUGA:   Kades Baampah Minta BPBD Kotim Cepat Tanggap

Sebelumnya, para pengunjuk rasa ini menuntut agar keputusan DPR RI pada Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di cabut, karena dianggap tidak pro ke rakyat, melainkan terlalu condong memanjakan pihak Investor.

Dalam orasinya para pengunjuk mengecam bahwa kebijakan pengesahan UU Ciptakerja itu syarat dengan kedzaliman. Mereka meminta DPRD Kotim, untuk mendesak presiden segera menerbitkan Perppu guna mencabut pengesahan RUU Cipta Kerja yang tidak pro rakyat.

Mereka juga mendesak DPRD Kotim agar menyatakan sikap untuk menolak Omnibus Law, serta siap memperjuangkan semua tuntutan masyarakat sampai dicabutnya undang-undang tersebut.

Ilham/BERITA SAMPIT – Tim dari dari Kepolisian sedang memantau dari kejauhan, guna memastikan massa benar-benar telah membubarkan diri.

Kemudian, Demonstran menuntut pemerintah memaksimalkan sumber daya DPR RI dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi Covid-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis.

BACA JUGA:   Kotim Masuk Rawan Pemilu, Bawaslu Tegaskan Soal Kampanye Calon Kepala Daerah

Menghentikan PHK dan perampasan hak-hak buruh serta menjamin kesejahteraan buruh di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pemerintah berdalih Omnibus Law membantu membuka lapangan kerja baru, padahal, keadaan buruh semakin ditindas dan pekerja semakin lemah. Selain itu pengesahan UU itu juga sangat merugikan lingkungan, karena dimungkinkan ada aksi perambahan hutan, membuka investasi baru yang akan membabat habis dan menggusir lahan pertani, dampaknya akan menambah pengangguran,” ungkap salah seorang perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

Melalui tindakan turun kejalan inilah sebagai pengadilan yang dianggap mereka sangat adil, mereka ingin pemerintah memberikan kebijakan undang-undang pro ke rakyat, jangan menyengsarakan rakyat.

(Cha/beritasampit.co.id)