SAMPIT – Kecamatan Kota Besi, merupakan salah satu kecamatan terdekat dari Sampit sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seharusnya wilayah ini telah merasakan pemerataan pembangunan, namun kenyataannya masih ada masyarakatnya belum bisa menikmati fasilitas listrik, lantaran terkendala akses penghubung infrastruktur jalan.
“Kita tahu bahwa Kecamatan Kota Besi adalah Kecamatan pinggir Kota, tapi pada kenyataannya kami masih belum ada menikmati aliran listrik tersebut,” ungkap Camat Kota Besi Ninuk Muji Rahayu, dihadapan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Kalimantan Tengah, Willy Midel Yoseph, dalam Kegiatan Resesnya, Rabu 21 Oktober 2020.
Ada sebanyak 5 desa yang belum mendapatkan pasokan listrik dari Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kecamatan Kota Besi tersebut, yakno Desa Soren, Simpur, Pamalian, Rasau Tumbuh dan Hanjalipan.
“Lima Desa tersebut terkendala akses jalan, seperti untuk menuju Desa Soren tidak ada akses jalan darat, jadi melalui air. Meski ada satu akses jalan dari Desa Camba menuju Soren, tapi terkendala pembangunan perencanaan jalannya tersebut, karena ada sebagian jalan itu masuk HGU kurang lebih 2 Km,” paparnya.
Melalui pertemuan ini, Nunik berharap Wakil Kalteng melalui Parlemen, bisa menjadi kepanjangan tangan menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga membuat Pemerintah Pusat lebih peka dalam memperhatikan pemerataan pembanguan.
“Kita sudah merdeka 75 tahun, tapi masyarakat belum menikmati adanya listrik, sehingga informasi-informasi diluar belum bisa mereka dapatkan langsung,” kata Dia.
Nunik menambahkan, beberapa waktu lalu pihak Kecamata bersama Desa sudah melaksanakan survei dengan pihak PLN Cabang Sampit, dan diriny bersyuku Desa Soren dan Simpur masuk dalam rencan PLN yang akan melaksanakan pengaliran listrik pada tahun 2021 mendatang.
Selain itu kendala listrik, akses telekomonikasi juga cukup sulit mencapai lima Desa tersebut, tentunya harapan besar masyarakat sangat tinggi pada Pemerintah agar listrik bisa terealisasi masuk ke rumah pada desa-desa itu.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Kalimantan Tengah, Willy Midel Yoseph, menanggapi khususnya Komisi VII yang membidangi masalah energi, hal ini merupakan permasalahan yang menjadi sorotanya utama listrik.
Pihaknya juga telah meminta kepada Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba dan Dirjen Migas, agar PT PLN terus memperbaiki kebijakan-kebijakan membela pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah.
“Kita sudah sepakat, listrik itu adalah suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, sebab sekarang jika kita tidak ada listrik kayanya kita kembali ke zaman batu dan tertinggal sekali,” jelas Willy.
Dia juga mengapresiasi program dan rencana kerja PLN yang sudah mengarah, seperti ada target tahu 2024 sudah terpenuhi seluruh pasokan listrik di semua Desa.
“Harapan kita bukan hanya desa, tapi semua rumah tangga nantinya listrik itu masuk, untuk menggambarkan negara itu hadir dirumah tangga, ada di seluruh masyarakat kita,” katanya.
Sebagai wakil rakyat tentunya sangat tahu, melihat dan memahami masih banyak keluarga rumah tangga yang belum terjangkau listrik, sehingga ini menjadi prioritasnya, karena kemakmuran dan kenyamanan menurut mantan Bupati Murung Raya itu salah satunya adalah listrik.
“Untuk Kalteng ini dimana lebih dari 400 desa yang belum teraliri listrik, sementara kita tahu pembangkit kita mencukupi. Dan ada juga yang mangkrak seperti di Sampit ini, tekat saya meminta dukungan Pemkab Kotim, apakah bisa dihidupkan kembali, mengingat ada anggaran dari negara yang keluar, dan kalau bisa dituntaskan akan lebih bagus kalau memang itu masih bisa diperbaiki,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id).
