Sukseskan Pilkada Serentak 2020, Ini Langkah Pemprov Kalteng

Hardi/BERITA SAMPIT - Suasana Rapat Webinar Nasional Pilkada Berintegritas

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng menjadi tuan rumah dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Wilayah II (Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, dan Sulawesi Tengah) melalui video conference, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kamis 22 Oktober 2020.

Dalam webinar tersebut hadir Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol. Indro Wiyono, Kepala Kesbangpol Agus Pramono, Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dan lainnya.

Dalam sambutannya Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, pada tahun 2020 ini, bersama-sama dengan 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan Pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 9 Desember 2020.

“Jumlah pasangan calon yang mengikuti Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ada 2 Pasang Calon serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur ada 4 Pasang Calon,” kata Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

Habib menjelaskan seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2020 dari Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Banten dan Sulawesi Tengah berkesempatan hadir untuk mengikuti Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Wilayah II pada pagi hari ini.

Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen bersama kita dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020. Dalam rangka kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut, pada tanggal 8 Juli 2020 telah melakukan penyerahan dana berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen kepada KPU, Bawaslu dan unsur pengamanan sebesar kurang lebih 390,8 Miliar.

Hal ini dilakukan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga selanjutnya dilakukan penyesuaian atau penambahan anggaran dari dana APBD untuk pihak keamanan.

Habib menjelaskan selain itu telah membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan menyediakan anggaran untuk operasional Desk secara proporsional. Melaksanakan sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara daring/online, sosialisasi secara langsung dan penyebaran leaflet, spanduk, baliho untuk dapat menjangkau daerah yang masuk blankspot area.

Melakukan refocusing anggaran semua kegiatan dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan termasuk setiap tahapan Pilkada. Berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menjamin ketahanan ekonomi daerah tetap stabil pada saat pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.

Selalu berkoordinasi dan melaksanakan monitoring ke setiap Desk Pilkada Kabupaten dan Kota terkait kendala dan kesiapan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Menyiapkan aplikasi serta melakukan Pelatihan Aplikasi Desk Pilkada yang akan membantu atau mendukung kelancaran dalam menghimpun data hasil Pilkada. Selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam upaya cipta kondisi aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat.

“Berupaya mengantisipasi penyebaran isu sara, hoax maupun ujaran kebencian melalui sosial media. Selalu berkoordinasi dengan membangun komunikasi yang efektif, memberdayakan secara optimal keberadaan forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat guna mensukseskan Pilkada Serentak 2020,” tegasnya.

(Hardi/Beritasampit.co.id)