Pengangguran Meningkat, Bamsoet Minta Pemerintah Bantu Warga dari Sektor Informal

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri). Dok: Istimewa

JAKARTA— Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada 2020 menjadi 9,77 juta, dengan angka paling banyak berada di Jakarta sebesar 10,95 persen atau setara 572, 780 orang.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar pemerintah membuat strategi, sekaligus mengambil langkah antisipatif untuk memulihkan dan mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun berikutnya.

“Antara lain mengembangkan sektor informal, meningkatkan investasi, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengingat angka pengangguran masih mengalami peningkatan hingga saat ini,” tutur Bamsoet, Selasa, (10/11/2020).

Untuk itu, politikus Golkar meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) memperluas bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat terdampak pandemi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti dengan memberikan subsidi sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).

BACA JUGA:   Catatan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Empat Pilar untuk Harmonisasi┬ádan Keluhuran Budaya Bangsa

” Jadi, harus mengoptimalkan program kartu prakerja maupun bantuan-bantuan lainnya baik secara langsung ataupun melalui program pemerintah, sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya tertekan akibat pandemi Covid-19,” tandas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI itu bilang Pemda mesti bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) dan balai latihan kerja (BLK) untuk mengadakan pelatihan padat karya bagi para pengangguran.

Hal tersebut, guna meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan, sehingga mereka pun mampu dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, disamping sekaligus menekan angka pengangguran secara lebih luas.

BACA JUGA:   Komisi X DPR: Siswa Berhak tak Ikuti Pembelajaran Tatap Muka

Bamsoet mengatakan pemerintah segera dapat mengoptimalkan kolaborasi berskala besar antar perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) termasuk perbankan, untuk dapat menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Agar, lanjut dia, para pelaku usaha dapat terus menjalankan usahanya dan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Komitmen pemerintah untuk berusaha menyelamatkan masyarakat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya yang luar biasa, baik dalam bentuk kebijakan maupun program pemerintah, seperti dengan tetap memberikan hingga memperluas bantuan sosial yang selama ini sudah dijalankan,” pungkas Bambang Soesatyo.

(dis/beritasampit.co.id)