Pemda Murung Raya Harus Peka Terhadap Potensi PAD

IST/BERITA SAMPIT - Anggota DPRD Murung Raya, Fitriadi Faiq.

PURUK CAHU – Minimnya peroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Murung Raya (Mura), tentu harus dilakukan upaya untuk menggenjot PAD itu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura Fitriadi Faiq menilai saat ini pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mura sangat kurang peka terhadap sumber potensi yang bisa digali lagi untuk meningkatkan PAD.

“Karena dari tahun ke tahun target PAD ini meningkat, tentu juga dengan begitu pemda harus jeli dan peka terhadap sumber yang harus digarap, mana saja yang potensian untuk mendongkrak PAD,” ungkap Fitiadi, Jumat 13 November 2020.

Menurutnya salah satu sektor yang kurang diperhatikan adalah masalah bangunan sarang burung walet yang sekarang menjamur di Kabupaten Mura dan bisa dikatakan menjadi salah satu usaha oleh masyarakat.

BACA JUGA:   30 CPNS Guru di Mura Ikuti Pembekalan Teknis

Dikatakannya untuk bangunan sarang burung walet sebenarnya banyak potensi yang bisa diambil, seperti Izin Mendirkan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Izin Usaha dan pajak penghasilan.

Disampaikan politisi PKS ini bila ingin menarik potensi tersebut tentu saja harus dibuat payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau minimal Peraturan Bupati (Perbup) agar hasil yang dipungut nanti benar-banar bisa menambah penerimaan daerah secara maksimal dan digunakan untuk pembangunan.

“Prinsipnya mereka siap dan mendukung penerbitan Perda itu. Karena dengan begitu semua potensi bisa digarap dengan maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA:   Bupati Ajak Semua Pihak Dukung Program Mura Cerdas

Karena, Lanjut Buyung panggilan akrabnya, bagaimana mau menarik kalau payung hukum saja sampai sekarang tidak ada, jadi jelas dalam hal ini pihak Pemda Mura masih belum peka untuk melirik hal ini.

“Kedepan diharap hal ini bisa diperhatikan sehingga potensi yang berada di depan mata tidak disia-siakan, karena itu bisa mendongkrak PAD,” tuturnya.

Dalam menarik potensi ini juga ia meminta agar SKPD terkait, seperti pihak perizinan maupun Badan  Pendapat Daerah bisa membuat draf Raperda agar bisa bersama dengan pihak DPRD membahasnya sehingga bisa dijadikan Perda. (Lulus/beritasampit.co.id).