Pemerintah Hapus Premium, Pimpinan MPR: Harus Ada Alternatif BBM yang Murah

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Dok: Istimewa

JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan pandangan terkait rencana penghapusan BBM berjenis Premium.

Menurut Syarief, rencana tersebut memang diperlukan untuk mendukung lingkungan hidup, namun harus ada alternatif BBM yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bersubsidi.

Berdasarkan informasi dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK pada (13/11/2020) menyebutkan bahwa BBM berjenis Premium akan dihapuskan pada 1 Januari 2021 mendatang. Langkah ini diambil untuk menekan angka konsumsi BBM dengan nomor oktan 88 tersebut.

Syarief Hasan mengatakan berbagai kebijakan Pemerintah ke depan memang sebaiknya menunjukkan keberpihakan kepada Pro lingkungan. “Bumi yang kita tempati memang harus dijaga bersama lewat kebijakan-kebijakan pro-lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals yang dirumuskan antara lain oleh Pak SBY, David Cameron dan PM Nigeria dan dicanangkan oleh PBB ke seluruh negara-negara di dunia,” tandas Syarief.

BACA JUGA:   Pagelaran Seni Budaya dalam Rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Bone

Akan tetapi, Syarief menilai kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

“Kalau kita melihat lebih luas, hampir 55% masyarakat menggunakan Premium sebab Premium adalah BBM yang paling mudah karena bersubsidi dibandingkan dengan jenis lain,” imbuhnya.

Untuk itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap penghapusan BBM jenis Premium diikuti dengan hadirnya alternatif BBM yang pro-lingkungan dan murah/ bersubsidi.

“Pemerintah harus bisa memberikan subsidi BBM dengan oktan yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar beralih dari Premium,” cetus dia.

Dirinya menilai, subsidi BBM sangat penting agar rakyat kecil dapat menjangkau BBM dengan harga yang murah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan bermotor dan alat produksi membutuhkan BBM yang dapat diakses dengan mudah dan murah.

BACA JUGA:   Sekda Kalteng Rakor Kesiapan Akhir Pilkada Bersama Mendagri

Syarief bilang pemerintah harus mampu menyediakan BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang dan tidak mampu apalagi dimasa pandemi covid 19 akan semakin sulit ditambah sektor produksi anjlok hingga 70% sehingga keberpihakan Pemerintah lewat penyediaan BBM murah/ bersubsidi sangat dibutuhkan hari ini.

“Saya mendorong agar Pemerintah dapat menghadirkan alternatif energi terbarukan yang dapat dinikmati semua kalangan. Memang sudah saatnya kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, ketersediaanya harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi terbarukan tersebut,” pungkas Syarief Hasan.

(dis/beritasampit.co.id)