Bamsoet Minta KPU Antisipasi Serangan Peretas Jelang Pilkada Serentak

Ilustrasi Hackers.

JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, lebih dari 88 juta serangan siber terjadi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2019.

Jumlahnya meningkat menjadi 325 juta serangan siber dalam periode yang sama pada 2020, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tak luput dari potensi ancaman siber.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, dan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Kepolisian.

Hal tersebut, beber Bamsoet dalam rangka melakukan upaya-upaya pengamanan dan antisipasi seperti mengidentifikasi dan deteksi dini terhadap aplikasi dan jaringan yang digunakan KPU di setiap pelaksanaan Pilkada.

“Sehingga, ketika ditemukan celah-celah kerawanan, segera dapat diketahui dan diatasi, mengingat potensi ancaman juga bisa terjadi pada proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui laman KPU,” tegas Bamsoet, Kamis, (19/11/2020).

Selain itu, politikus Golkar mendorong KPU bersama Kemenkominfo mewaspadai kembali terjadinya ancaman siber/peretasan, dengan melakukan peremajaan sarana.

Dan juga melakukan kontrol khususnya di situs milik KPU serta melakukan audit keamanan informasi atau digital forensic ke sistem IT secara berkala, guna menjamin keamanan sistem KPU dari ancaman siber/peretasan tersebut.

“Mendorong KPU dan pemerintah berkolaborasi dengan organisasi publik dan swasta untuk mendapatkan masukan guna memperbarui sistem keamanan KPU, hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Bambang Soesatyo.

(dis/beritasampit.co.id)