DPRD Seruyan Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan PAD 2021

KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 mendatang.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Seruyan Sukardi.

Eko menyebut, jika memperhatikan pidato Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan tahun anggaran 2021, pihaknya masih mempunyai asumsi bahwa potensi PAD Seruyan masih bisa lebih daripada apa yang bisa direalisasikan saat ini.

Berdasarkan data realisasi pertanggal 18 November 2020, sejauh ini realisasi PAD Seruyan mencapai angka Rp60.865.426.174,52 dari target Rp142.954.833.108,67 atau baru bisa terealisasi sebesar 42,58 persen.

BACA JUGA:   Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kalteng Tingkatkan Kemampuan Menembak

“Maka dari itu, kami ingin tahu potensi-potensi yang ada, karena sangat disayangkan sekali jika ada potensi PAD namun kita tidak bisa menggalinya secara maksimal,” katanya di Kuala Pembuang, Rabu (25/11).

Menurutnya, BPPRD sendiri sudah harus bisa memetakan dan mengevaluasi secara umum maupun rinci mengenai segala potensi PAD Seruyan dan harus memiliki target perencanaan sebagai bahan acuan tahun 2021 mendatang.

Ia mengatakan, pihaknya secara kelembagaan sudah punya komitmen membantu Pemda untuk memaksimalkan PAD Seruyan tahun 2021 demi mewujudkan kemajuan pembangunan. “Tapi kita mau tahu dulu teknisnya seperti apa, sumber-sumber dan lain sebagainya, karena yang tahu itukan BPPRD,” ujarnya.

BACA JUGA:   Polsek Seruyan Hulu Amankan Pengundian Nomor Urut Calon Kades

Sementara itu, Kepala BPPRD Seruyan Sukardi mengatakan, pihaknya akan tetap berupaya memaksimalkan waktu yang tersisa di tahun 2020 ini demi mengejar ketertinggalan realisasi PAD tahun ini meskipun ditengah pandemi Covid-19.

“Untuk tahun depan kita juga sudah ada rencana dan sasaran, terutama untuk Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang sudah aktif berkontribusi membayar kewajiban pajak mereka, dan bagi yang belum aktif juga akan kita kejar,” pungkasnya.