RDP Komisi I DPRD Kalteng Dengan Perangkat Daerah, Ini Pembahasan yang Menonjol

WAWANCARA : M.SLH/BERITA SAMPIT - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalteng Drs. Yohannes Freddy Ering M.Si saat diwawancara awak media di Ruang Rapat Komisi I Lantai 2 DPRD Kota Palangka Raya.

PALANGKA RAYA –  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Rabu 25 November 2020.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalteng Drs. Yohannes Freddy Ering M.Si menjelaskan, bahwa sesuai dengan jadwal Rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada beberapa yang menonjol dari pembahasan mulai dari Satpol PP yang dianggap sangat penting dalam rangka penegakan Perda.

“Di perda-perda yang sudah ada sebagai produk hukum daerah itu harus ditegakkan, dipatuhi Satpol PP urusannya mereka kekurangan anggaran dalam rangka antisipasi demo masalah baliho-baliho kekurangan dana operasional,” terang Yohannes Freddy Ering.

BACA JUGA:   Natal dan Tahun Baru Diharapkan Tidak Menimbulkan Klaster Baru Covid-19

Dikatakan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini bahwa dalam pembahasan kedua dilanjutkan dengan Biro Administrasi pimpinan dimana namanya protokol komunikasi publik.

“Yang masih perlu dituntaskan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu bagaimana Tupoksinya itu bisa lebih jelas dan tegas tidak tumpang tindih dengan Dinas Kominfo itu yang baru ganti nama-namanya Biro Administrasi Pimpinan,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Dewan Daerah Pemilihan V ini mengatakan, bahwa dalam pembahasan ketiga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang baru kurang lebih tiga tahun anggaran mereka juga sangat minim dalam rangka mensukseskan program Nasional E-Ktp operasional. “Tapi yang paling mendesak dan ternyata tidak ada anggaran karena kantornya di RTA Milono itu sering kebanjiran,” katanya.

BACA JUGA:   Anggota Korem 102/Pjg Tegakan Disiplin dan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Kantor tersebut sudah jauh lebih rendah dari lantainya, sudah jauh lebih rendah dari jalan Negara setiap kali ditambah tempat bangunan yang lama yang ada itu makin lama makin tenggelam.

“Sehingga perlu anggaran untuk rehabilitasi untuk memperbaiki salurannya karena ditinggikan lantainya mungkin penyesuaian supaya mereka juga bisa bekerja dengan tenang apalagi, ya Dukcapil tuh kan banyak elektronik barangkali sekira itu dari beberapa hal yang menonjol dari pembahasan,” ungkap Yohannes Freddy Ering. (M.Slh/beritasampit.co.id).