PALANGKA RAYA – Acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Se-Indonesia dihadiri oleh Plt Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya, penandatanganan tersebut dilakukan di Gedung Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu 2 Desember 2020.
Penandatangan disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam hal ini untuk Provinsi Kalteng, penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja dilakukan oleh Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Setia Pria Husada.
“Sangat pentingnya pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi Nasional di Pusat maupun di Daerah. Kepala BPKP RI mengungkapkan bahwa kontraksi ekonomi saat ini berada diketidakpastian dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi musuh utama penggerak ekonomi kita dimasa pandemi,” kata Kepala BPKP Republik Indonesia Muhammad Yusuf Ateh.
Muhammad Yusuf Ateh menuturkan belanja daerah harus betul-betul dilaksanakan dengan cepat. Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, untuk Januari 2021 mendatang sudah harus ada kegiatan dan belanja modal sudah harus dilakukan. Desember ini sudah harus dilakukan perencanaan-perencanaan baik di Pusat maupun di Daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan ditahun 2020, setelah dievaluasi anggaran-anggaran yang ditargetkan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk realisasi belanja harus bisa mencapai minimal 95 persen.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
