Sekda Kalteng Rakor Kesiapan Akhir Pilkada Bersama Mendagri

IST/BERITA SAMPIT - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan tahapan pemungutan suara Pilkada serentak yang dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020 secara virtual melalui konferensi video, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 8 Desember 2020.

Tampak pula hadir mendampingi Sekda Kalteng, mengikuti acara Rakor tersebut, diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Harmain, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Akhmad Husain, Karo Ops Polda Kombes Pol Andreas Wayan Wicaksono, dan Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Abdillah.

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dari Sasana Bhakti Praja Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Rakor ini juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Prof. Muhammad, dan Kepala BNPB yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Pusat, Letjen TNI Doni Monardo, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah Pimpinan Lembaga Tinggi, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia yang didampingi Forkopimda, KPU, Bawaslu masing-masing.

Mengawali arahannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, bahwa Rakor ini sangat penting, karena merupakan kesiapan terakhir menghadapi tahapan yang sangat krusial, yaitu tahapan puncak dari rangkaian Pilkada tahun 2020, yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan September, kemudian diundur ke tanggal 9 Desember 2020.

Tito kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak ini, apalagi Pilkada ini pertama kali dalam sejarah Bangsa Indonesia yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda global, sehingga memiliki tantangan tersendiri.

BACA JUGA:   Pengukuhan TGD Bisnis dan HAM Guna Meningkatkan P5HAM

“Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik, dan gangguan lain, tapi juga kita menjaga agar semua tahapan Pilkada, termasuk tanggal 9 Desember besok, itu tidak menjadi media penularan Covid-19, karena adanya potensi interaksi dan potensi kerumunan,” kata Tito Karnavian.

Tito mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa memang masih ada terjadi pelanggaran yang tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 2,2%, baik pelanggaran dalam bentuk PKPU maupun juga ada pelanggaran Covid-19. Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) atas kerja kerasnya dalam menyukseskan pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders yang telah bekerja keras hingga saat ini, (khususnya) Bawaslu, yang bertindak secara tegas dengan jajaran, juga aparat keamanan, khususnya Polri, TNI, Satpol PP, dan juga segeraj mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan dalam paparannya menyatakan bahwa kunci suksesnya Pilkada Serentak 2020, salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat.

BACA JUGA:   Mercy Barends Desak Kementerian ESDM Blacklist Pihak Ketiga Proyek PJUTS

“Jadi tidak ada keraguan masyarakat untuk datang ke TPS, maka kuncinya pastikan penyelenggara sehat dari Covid. Berikutnya adalah penerapan standar protokol Covid secara ketat dalam pungut-hitung jadi salah satu faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu juga menginstruksikan jajaran pengawas mengawasi setiap proses pungut hitung dengan memedomani dan menerapkan standar protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan komitmen KPU untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada benar-benar mentaati protokol kesehatan. “KPU mengimbau kepada seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu agar memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran penularan virus Covid-19,” tandasnya.

Sebagai bentuk penerapan Protokol kesehatan, ada 15 hal baru yang akan dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), antara lain seperti jumlah pemilih dibatasi 500 orang maksimal per TPS, pemilih diminta memakai masker sejak berangkat dari rumah, petugas KPPS telah diperiksa kesehatannya, pengaturan kedatangan pemilih agar tidak terjadi kerumunan, pengecekan suhu tubuh, penyelenggara pemilu memakai masker, faceshield, dan sarung tangan, Areal TPS dilakukan disinfeksi secara berkala, tinta tetes, mencuci tangan sebelum masuk TPS dan setelah keluar TPS, serta, ada bilik khusus untuk pemilih yang suhunya di atas 37,3°.

“Masyarakat tidak perlu khawatir untuk dapat datang ke TPS, sepanjang Protokol Kesehatan diterapkan dan dijalankan dengan baik,” kata Arief Budiman. (Hardi/beritasampit.co.id).