Biaya Vaksinasi Covid-19 Ditanggung Negara, Ketua MPR: Masyarakat Harus Tahu untuk Cegah Pungutan Liar

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dok: Istimewa

JAKARTA– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan Pemerintah yang membebaskan semua elemen rakyat dari beban biaya vaksinasi corona. Dengan keputusan populis itu, seluruh elemen rakyat dapat melihat dan merasakan langsung kehadiran serta peran negara melindungi semua orang.

‘’Dengan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi, keputusan itu menjadi aktualisasi dari politik hukum negara yang menempatkan kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di masa pandemi. Semua institusi negara harus mengamankan keputusan ini, agar pada waktunya nanti vaksinasi corona oleh negara tepat guna dan tepat sasaran,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (17/12/20).

BACA JUGA:   Senjata Api Izin Khusus Bela Diri Bukan untuk Gagah-Gagahan Atau Arogansi

Politikus Golkar mendorong Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 dan manajemen PT Bio Farma merampungkan program kerja masing-masing, terkait produksi dan pengadaan vaksin serta program vaksinasi corona. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar. Serta, menutup celah pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.

“Masyarakat sangat antusias dengan rencana program vaksinasi corona. Antusiasme masyarakat itu harus didukung dengan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah,’’ kata Bamsoet.

BACA JUGA:   Program Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 500 Triliun

Bamsoet berujar masyarakat di berbagai daerah sangat ingin mengetahui rencana program vaksinasi yang dirancang pemerintah. Khususnya tentang jadwal tempat atau fasilitas kesehatan yang resmi ditunjuk hingga tata cara mendapatkan hak vaksinasi itu.

‘’Karena vaksinasi corona sudah dipastikan gratis, semua pemerintah daerah harus mensosialisasikan informasi itu kepada masyarakat di daerahnya masing-masing hingga ke level rukun tetangga (RT), termasuk warga pedesaan. Masyarakat harus tahu tentang bebas biaya vaksinasi untuk mencegah penipuan atau pungutan liar,’’ pungkas Bambang Soesatyo.

(dis/beritasampit.co.id)