Risma Rangkap Jabatan, Wakil Ketua MPR: Langgar UU Etika Kehidupan Berbangsa

Mensos Tri Rismaharini. Dok: Istimewa

JAKARTA– Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini, fokus melaksanakan sumpah jabatan sebagai Menteri Sosial (Mensos), dan tidak melakukan rangkap jabatan Walikota Surabaya.

Menurut Hidayat, sikap Risma yang mewacanakan untuk merangkap jabatan tersebut, tidak sesuai dengan Konstitusi serta Undang-undang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Kementerian Negara.

“Bahkan, seolah Risma abai terhadap kompleksnya masalah di Kementerian Sosial,” tutur Hidayat, Jumat, (25/12/2020).

Hidayat mengatakan padahal, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3. Seharusnya Risma bertindak sesuai aturan hukum. Bukan justru mengabaikan ketentuan hukum dengan berlindung di balik klaim izin Presiden.

BACA JUGA:   Pengendalian Covid-19 Memerlukan Kombinasi Ketegasan Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat

Hidayat juga mempertanyakan kebenaran klaim Risma, diizinkan Presiden untuk rangkap jabatan.

“Jangan-jangan, klaim izin dari Jokowi, justru sindiran gaya Solo dari Presiden, agar Risma segera selesaikan sertijab sebagai Wali Kota, untuk fokus laksanakan amanah baru sebagai Menteri,” imbuh Hidayat.

Apalagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan unsur Pemda yakni DPRD Kota Surabaya, telah memberi sinyal kepada Risma untuk mundur dari jabatan Wali Kota.

BACA JUGA:   IMI Akan Berikan Pelatihan Safety and Defensive Driving Untuk Pengamanan VVIP

Politikus PKS mengatakan TAP MPR VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa terkandung ketentuan penyelenggara negara harus mundur apabila melanggar kaidah dan sistem nilai bangsa dan negara, serta seharusnya mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

MK melalui putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menetapkan Wakil Menteri sekalipun, dilarang untuk rangkap jabatan, apalagi sekelas Menteri.

“Kalau alasannya peresmian beberapa proyek, itu bisa diresmikan sekarang, sebelum sertijab sebagai Walikota, untuk dilanjutkan penyempurnaannya oleh Wali Kota berikutnya,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

(dis/beritasampit.co.id)