Iming-iming Dana Rp 28 T Adalah Pelecehan AS Terhadap Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (dok pribadi).

JAKARTA– Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ketua DPR, FPKS DPR RI, dan elemen masyarakat yang menolak wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

Meskipun, wacana tersebut sudah diopinikan oleh sejumlah pihak, termasuk media Israel yang diwacanakan seolah-olah Indonesia bakal mengikuti langkah beberapa negara di Timur Tengah, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Jadi, keputusan ormas, Partai Politik dan Ketua DPR itu sejalan dengan sikap menyerah Indonesia. Termasuk sikap resmi Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan langsung, melalui telepon kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas, bahwa Indonesia tidak mengikuti arus normalisasi dengan Israel,” tutur Hidayat, Rabu, (30/12/2020).

Indonesia konsisten dengan sikap dasarnya untuk membela Palestina menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur.

Dalam posisi ini, Hidayat menilai manuver politik Amerika Serikat (AS) patut dicurigai, terlebih ketika Donald Trump yang berada di bulan terakhir kekuasaannya, mencoba memperdagangkan pengaruhnya dan mengiming-imingi dana investasi US$ 2 miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun), bila Indonesia mau menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pernyataan tersebut sebagaimana dinyatakan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Boehler (21/12/2020).

Hidayat yang juga Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini mengecam iming-iming investasi Amerika Serikat (AS) agar Indonesia ikut melakukan normalisasi dengan Israel.

BACA JUGA:   Banyak Kepada Daerah Positif Covid-19, Ketua MPR: Testing dan Tracing Harus Ditingkatkan

“Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia, yang secara historis dipeganginya sejak zaman Presiden Sukarno.

Hidayat mengatakan marwah dan jati diri bangsa sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah, ‘hanya’ Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T.

“Apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap rakyat dan Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI,” imbuh Hidayat.

Politisi PKS menyatakan iming-iming yang bisa jadi sogokan untuk pemerintah Indonesia tersebut membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Melainkan lebih merupakan proyek ekonomi dan bisnis yang (diperkirakan) menguntungkan bagi negara yang melakukan normalisasi dan Israel serta sponsornya; Amerika Serikat.

“Sebaliknya justru sangat merugikan kepentingan politik, ekonomi, sosial serta perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka secara penuh. Yang akan terjadi adalah makin banyak negara yang meakui Israel sebagai negara bukan penjajah, dengan Yerusalem sebagai ibukota abadinya. Faktanya, Israel masih menjajah Palestina, bahkan menolak resolusi DK/SU PBB untuk mengakui Palestina sebagai Negara Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Itulah yang sering disebut sebagai Two State Solution. Maka wajar bila pihak yang paling pertama menolak normalisasi dengan Israel adalah Palestina, karena Palestinalah yang paling dirugikan,” kata Hidayat.

BACA JUGA:   Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Perlu Pertimbangan Matang

HNW memandang pentingnya penolakan serius terhadap isyarat pihak Amerika Serikat dan Israel untuk mewujudkan normalisasi Indonesia dengan Israel. Baik berupa iming-iming investasi dari AS, maupun ketika Menteri Kerjasama Regional Israel Ofir Akunis mengisyaratkan normalisasi Israel dengan negara Muslim “yang tidak kecil” di Asia (23/12).

HNW mengusulkan agar Presiden menegaskan penolakan tersebut sesegera mungkin, baik di akhir tahun 2020 atau pun di awal tahun 2021.

Selain menegaskan posisi Indonesia kepada pemerintahan AS mendatang, dan negara-negara OKI, sebagaimana sudah Presiden Jokowi nyatakan saat jadi tuan rumah KTT LB OKI di Jakarta tahun 2016, juga sebagaimana dinyatakan saat menghadiri SU PBB secara virtual pada 2020. Penyampaian sikap terbuka Presiden dapat menjadi pesan pemersatu bagi lanskap politik Indonesia pada hari-hari ini. Tentu akan menguatkan komitmen untuk membantu Palestina, jika Presiden Jokowi juga sekaligus menyatakan membatalkan calling visa untuk Israel,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

(dis/beritasasampit.co.id)