Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Kesiapan Vaksinasi Covid-19 Dari Kantor Bupati Kobar

RAPAT : IST/BERITA SAMPIT - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat menghadiri Rakor Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Kota Pangkalan Bun.

PANGKALAN BUN – Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Kota Pangkalan Bun, dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, Selasa 5 Januari 2021.

Sugianto Sabran dalam acara Rakor tersebut didampingi Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng Darliansjah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sri Suwanto, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalteng Kaspinor.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat Doni Monardo.

Rakor ini juga diikuti secara virtual melalui konferensi video oleh para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia. Pada rakor tersebut, disampaikan bahwa penyuntikan vaksin Covid-19 akan dimulai perdana pada tanggal 13 Januari 2021, yang dijadwalkan diterima pertama oleh Presiden RI Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

BACA JUGA:   Kotawaringin Barat Kejar Zona Hijau

“Kemudian, rencananya pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 akan diberikan kepada para Kepala Daerah yang berusia dibawah 60 tahun beserta tokoh masyarakat, termasuk Forkopimda. Sebagai simbol memberikan rasa aman dan meyakinkan masyarakat terhadap vaksin Covid-19,” ujar Tito Karnavian.

Tito selanjutnya meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggencarkan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19, seperti faktor keamanan dan kehalalan vaksin, KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), dan lain-lain.

Tito mengingatkan Pemda untuk berkoordinasi dengan TNI-POLRI dalam pengamanan pelaksanaan program vaksinasi tersebut.

Selanjutnya, Tito mengatakan meski vaksinasi sudah akan dilaksanakan dalam waktu dekat, ia menegaskan bahwa protokol kesehatan (Prokes) tidak boleh diabaikan. Kedisiplinan masyarakat menjalankan Prokes tetap menjadi faktor kunci mencegah penyebaran Covid-19.

BACA JUGA:   Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Jika Terjadi Efek Samping Vaksinasi COVID-19

“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M. Bukan hanya memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan, ini bisa menjadi super spreader. Percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau sudah kerumunan,” tegasnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. “Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai. Tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid,” ungkapnya.

Doni meminta kepada seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerja keras menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit, dengan didukung oleh Pemerintah Pusat. Pemda juga diminta untuk mendirikan posko, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan. (Hardi/beritasampit.co.id).