93 Pejabat Dilantik, Sisa 8 Orang Eselon III Dan Tahun 2021 Ada 7 Eselon II Akan Pensiun

WAWANCARA : ANNAS/BERITA SAMPIT - Bupati Katingan Sakariyas, saat diwawancara awak media, Jumat 15 Januari 2021.

KASONGAN – Dari jumlah 93 orang pejabat  terdiri dari 8 orang Pejabat Eselon II, 74 orang Eselon III dan IV,  8 orang Sanitarian atau Praktisi Kesehatan Lingkungan, dan 3 orang Pengawas Inspektorat lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan yang resmi dilantik Bupati Katingan, Sakariyas, pada Jumat 15 Januari 2021.

Namun, masih ada sekira 8 orang pejabat Eselon III yang belum dilantik atau ditunda proses pelantikannya. Hal tersebut, dengan alasan bahwa yang bersangkutan masih menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Tengah, maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam proses administrasinya.

Bupati Katingan Sakariyas, mengatakan pelantikan tersebut sebenarnya dilaksanakan pada Desember 2020 waktu lalu dan kemudian ditunda. Sehingga bisa dilaksanakan pada Januari 2021 sekarang ini.

“Alasan ditunda bulan kemaren banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Dan setelah ini ada sisa 8 orang yang masih belum dilantik, semuanya eselon III tidak ada eselon II. Ini dilakukan dalam rangka kita memberikan penyegaran kepada semua Pejabat dan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan,” terang Sakariyas, kepada sejumlah wartawan, pada Jumat 15 Januari 2021.

BACA JUGA:   Penerima Dana BST di Katingan Tahun 2021 Ada Penambahan

Menurutnya, khususnya untuk pelantikan pejabat Eselon II ini karena ada pejabat yang sudah pensiun seperti Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya diisi jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dan juga di Dinas Pendidikan.

“Kepala Dinas Pendidikan Katingan pada bulan Juli nanti juga akan pensiun. Karena dalam tahun ini ada 6-7 orang pejabat eselon II yang pensiun,  belum lagi eselon III. Ini juga harus kita persiapkan,” tegas Mantan Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kasongan ini.

BACA JUGA:   Yanti Sunardi Ajak Wanita Islam Mantapkan Kualitas Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

Sementara, terkait informasi ada pegawai yang tidak turun bekerja, tetapi dalam laporan absen selalu hadir?. Sakariyas menegaskan, hal tersebut menjadi tugas di masing-masing Dinas maupun kantor Kecamatan agar tidak lagi memberikan toleransi bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas  dengan menjalankan peraturan PP 53 tahun 2010 yang berlaku.

“Oleh sebab itu. Setiap pejabat, Kepala Dinas, Camat diharapkan membuat fakta integritas masing-masing agar kita jika mengambil tindakan nantinya supaya tidak disalahkan lagi, begitu. Terkait laporan tidak ada, tetapi isu yang berkembang ia seperti itu. Yang melanggar tidak semua, hanya ada beberapa pegawai atau oknum tertentu saja,” pungkasnya. (Annas/beritasampit.co.id)