Kementerian PUPR Diminta Presiden Bekerja Lebih Cepat Dengan Cara Extraordinary

IST/BERITA SAMPIT - Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri saat menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 melalui Video Vonference dari Ruang Rapat Bajakah II, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2021 melalui Video Conference dari Ruang Rapat Bajakah II, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Jumat, 15 Januari 2021.

Penandatanganan Kontrak Tender tersebut disaksikan secara virtual melalui video conference oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Bogor, yang diikuti oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Pejabat Eselon 1 Kementerian PUPR, para Kontraktor, Konsultan, dan Kepala Balai di seluruh Indonesia.

Dari ruang Auditorium Kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa, sejak bulan Oktober 2020 Kementerian PUPR telah melaksanakan Tender Seleksi Dini untuk 3.175 paket, dengan nilai total Rp. 38,6 triliun. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Hingga hari ini, 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak bulan Desember 2020. 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pagi hari ini, yang akan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden,” kata Basuki Hadimuljono.

BACA JUGA:   Pengelolaan SDM BPJamsostek Terbukti Profesional

Basuki menambahkan, bahwa penandatanganan kontrak ini dilaksanakan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 Provinsi. Untuk tahap selanjutnya, 1.184 paket senilai Rp. 24 Triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya di akhir Februari 2021. Kemudian, pada bulan Maret 2021, akan pula diselesaikan 1.553 paket senilai Rp 40 triliun, sedangkan sisanya akan diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021.

Sementara itu, saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan anggaran 2021 yang dilakukan Kementerian PUPR. “Saya memberikan penghargaan, apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Joko Widodo.

Presiden pun mengatakan, bahwa pada APBN Tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran terbesar senilai Rp 149,8 triliun. Untuk itu, Joko Widodo menegaskan supaya penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” tegasnya.

BACA JUGA:   Staf Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Inisiatif Kirim Bantuan Untuk Korban Banjir Kalsel

Dijelaskan Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi dan kontraktor. Selain itu, juga akan memberikan multiplier effects yang luas bagi industri yang terkait dengan kontruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, dan alat berat, serta termasuk juga sektor informal, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.

Menghadapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, Jokowi meminta kepada Kementerian PUPR untuk dapat bekerja lebih cepat lagi, dengan semangat dan cara-cara extraordinary serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Jokowi, kuncinya ialah kecepatan dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, kecepatan mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak.

“Walaupun kita bekerja cepat, dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcomenya betul-betul dijaga, agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” pungkasnya. (Hardi/beritasampit.co.id).