Komisi IV DPRD Kotim Ke Ibu Kota, Desak Dinas PUPR Provinsi Perbaiki Jalan Lingkaran Selatan

FOTO BERSAMA : IST/BERITA SAMPIT - Jajaran Anggota DPRD Kotawaringin Timur saat berfoto bersama dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Shalahuddin (baju putih tengah).

SAMPIT – Jajaran Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu 20 Januari 2021 bertolak ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangka Raya dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal jalan rusak di Kota Sampit.

M. Kurniawan Anwar Anggota Komisi IV DPRD Kotim kepada beritasampit.co.id menyebutkan, dari hasil pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Shalahuddin beserta jajarannya, salah satunya pembahasan yang dibawa ialah mereka meminta agar bisa memprioritaskan Jalan Lingkaran Selatan yang selama ini dinilai kurang diperhatikan, sehingga rusak parah dan akhirnya berdampak terhadap jalan di dalam Kota Sampit ikut rusak.

BACA JUGA:   Zona Putih, Hanya 4 Sekolah di Pulau Hanaut Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka

Sejumlah angkutan dengan bertonase besar semestinya melintasi ruas jalan lingkar selatan tersebut namun karena rusak mereka melintasi jalan dalam kota. Menindaklanjuti hal ini, Kurniawan Anwar dan rekan-rekannya saat ini tengah di Palangka Raya rapat dan mendesak PUPR Provinsi untuk perbaikan jalan lingkar selatan mengunakan anggaran tahun 2021 ini.

“Kita desak dan tunggu saja dan kami harap supaya pihak provinsi benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan, pilih lah kontraktor yang berkualitas yang bisa bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal,” tegas legislator partai PAN itu.

BACA JUGA:   Program 100 Hari, Halikin : Jalan Rusak Dalam Kota Sampit Jadi Prioritas

Lebih lanjut ditegaskan Anwar, bahwa pihak DPRD Kotim melalui Komisi IV mendesak pihak provinsi melalui Dinas PUPR karena jalan dalam Kota Sampit sudah banyak yang rusak lantaran truk-truk bertonase besar masuk Kota Sampit karena jalur alternatif yaitu lingkar selatan rusak parah.

“Saya harap yang memang tanggung jawab provinsi tolong diperhatikan, jangan sampai menunggu ribut di media baru bergerak,” tutupnya. (im/beritasampit.co.id).