KMHDI Kalsel Minta Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Ekologi di Kalimantan

IST/BS - Penampakan kondisi banjir di Kalimantan Selatan tampak udara

KALIMANTAN SELATAN – Pulau Kalimantan atau yang biasa akrab disapa Borneo dikenal sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan hampir setengah oksigen di dunia. Namun dalam beberapa waktu terakhir cuaca ekstrim mengubah keadaan beberapa wilayah di Indonesia tak terkecuali Kalimantan Selatan.

Hujan deras yang terus melanda, mengakibatkan Kalimantan Selatan mengalami banjir. Ketinggian air di beberapa daerah bervariasi bahkan ada yang lebih dari 3 meter hingga 16 Januari 2021 pukul 10.00 WIB. Dimana ada sekitar 27.111 rumah yang terendam dan 112.709 warga yang terpaksa mengungsi.

Hujan yang turun dengan intensitas tinggi sejak 9 Januari 2021 itu mengakibatkan 11 Kota/Kabupaten dan lebih dari 58 Kecamatan terdampak. Gubernur kalimantan Selatan, Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan jika kini wilayah Kalimantan Selatan berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/BPBD/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

“Banjir terjadi tidak hanya karena satu faktor, tapi ada banyak faktor yang membuat banjir saat ini sangat parah,” ucap, Ketua PC KMHDI Banjarbaru, Kadek Aditya Prayoga.

BACA JUGA:   Pemprov Kalteng Maksimal Dukung Pencapaian Target Program Food Estate

Dia menambahkan jika banjir memang sering terjadi setiap tahunnya di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, namun menurutnya tahun ini adalah tahun yang paling berat dan besar dampaknya.

“Dampak yang kita rasakan ini juga bisa berkaitan dengan pembukaan lahan secara besar-besaran di wilayah Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Diketahui luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar. Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat ada sekitar 19 perusahaan yang akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalimantan Selatan dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar.

“Melihat situasi sekarang yang sangat memprihatinkan ini, disaat kita masih berperang dengan covid-19 dan kini ditambah dengan adanya bencana banjir yang melanda wilayah di beberapa daerah di Kalsel. Harapannya pemerintah tidak hanya fokus pada eksploitasi dari hasil alam Kalimantan saja, tapi juga ada rasa empati dan tanggung jawab saat terjadi musibah seperti ini,” tegas I Gede Andre Gunawan, Ketua PC KMHDI Banjarmasin.

BACA JUGA:   Banjir Surut Cuaca Cerah, Warga Kembali dari Pengungsian dan Jemur Hasil Panen

Tidak hanya pembukaan lahan, Kalimantan Selatan juga memiliki lahan pertambangan. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ada terdapat sekitar 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia pada 27 September 2020.

Dan terjadi peningkatan ekspor batu bara ke China yang sangat signifikan yaitu mencapai sekitar 13,3% per tahun. Dimana tahun ini pihak China berencana untuk melakukan ekspor dan eksploitasi besar-besaran batu bara dari Indonesia ke China yang jumlahnya mencapai 200 juta ton pasca ditandatanganinya kesepakatan pembelian batu bara dari perusahaan di China.

“Memang saat ini mengeluh dan saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi kita juga perlu menengok sejenak kenapa bencana banjir saat ini bisa terjadi sampai separah ini? Saatnya pemerintah juga bisa cepat tanggap sekarang. Hal ini juga bisa menjadi pukulan keras pemerintah untuk bekerja keras ke depannya untuk sebisa mungkin agar bencana seperti ini tidak terjadi lagi dengan melakukan pencegahan sedini mungkin,” terangnya.

(Aris/beritasampit.co.id)